AFTECH: Fintech Kini Butuh Kepastian Regulasi, Bukan Aturan Baru

JawaPos.com - Industri fintech Indonesia menilai kepastian implementasi regulasi kini menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan lahirnya aturan baru.

Hasil Annual Members Survey (AMS) 2025-2026 Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menunjukkan 84 persen pelaku industri menempatkan kepastian dan stabilitas regulasi sebagai bentuk dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan sektor keuangan digital.

Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebutuhan industri. Jika sebelumnya fokus banyak diarahkan pada penyusunan kerangka regulasi, kini pelaku usaha lebih menginginkan penerapan aturan yang konsisten, harmonis, dan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, mengatakan hasil AMS 2025-2026 memperlihatkan bahwa industri fintech nasional tengah memasuki tahap yang lebih matang, sehingga ukuran keberhasilannya tidak lagi hanya dilihat dari pertumbuhan bisnis semata.

“Industri fintech Indonesia sedang memasuki fase pendewasaan. Daya saing ke depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat perusahaan tumbuh, tetapi oleh seberapa kuat fundamental bisnisnya, seberapa konsisten regulasi dapat diimplementasikan, seberapa besar kepercayaan digital yang bisa dibangun, serta seberapa nyata dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Pandu.

Baca Juga:Penjualan Kia Seltos Tembus 175 Ribu Unit di Semester I 2026, Jadi SUV Terlaris Kedua Kia

Survei yang melibatkan 141 perusahaan anggota AFTECH dari sektor sistem pembayaran, pembiayaan digital, aset digital, layanan teknologi finansial, hingga platform pendukung ekosistem tersebut memetakan lima transisi struktural yang diperkirakan akan menentukan arah perkembangan industri fintech Indonesia pada masa mendatang.

Perubahan pertama adalah pergeseran dari orientasi pertumbuhan menuju penguatan fundamental bisnis. Setelah melewati fase ekspansi, perusahaan kini lebih menitikberatkan profitabilitas, efisiensi, serta kualitas model bisnis sebagai indikator utama keberhasilan.

Hal ini tercermin dari 77 persen responden yang mengandalkan kemitraan strategis sebagai strategi pertumbuhan, sementara 97 persen menyatakan tidak melakukan perubahan model bisnis selama setahun terakhir.

Transisi kedua terjadi pada aspek regulasi. Seiring kerangka aturan yang semakin lengkap, perhatian industri kini bergeser pada kepastian implementasi. Mayoritas responden menilai konsistensi dan stabilitas penerapan regulasi menjadi faktor yang jauh lebih penting dibandingkan penambahan regulasi baru.

Selanjutnya, industri juga bergerak dari pembangunan infrastruktur digital menuju penguatan kepercayaan digital. Infrastruktur kini tidak hanya dipandang sebagai sarana mempercepat transaksi, tetapi juga sebagai fondasi keamanan dan kepercayaan pengguna. Sebanyak 53 persen responden menempatkan penguatan identitas digital sebagai prioritas utama pengembangan infrastruktur.