Menteri UMKM Maman Klaim Kebijakan Potongan 8 Persen Tidak Rugikan Ojol, Pendapatan Turun Karena Libur Sekolah

JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklaim pendapatan driver ojek online (ojol) tidak menurun pasca diberlakukannya potongan 8 persen. Kepastian ini disampaikannya usai bertemu langsung kelompok ojol.

Maman mengaku sudah menemui 19 komunitas dan asosiasi ojol. Menurutnya, para ojol membantah adanya penurunan pendapatan usai kebijakan baru berlaku sejak 1 Juli 2026.

"Saya kan menanyakan bahwa ada isu kok katanya dengan komisi mereka ditambahin 92 persen justru pendapatan malah makin kecil. Kita tanyakan sama mereka, enggak juga," ujar Maman, Jumat (10/7).

Maman menyampaikan, para pengendara ojol mengaku mengalami penurunan pendapatan karena bertepatan dengan masa libur sekolah dan perkuliahan. Sehingga, jumlah orderan sedikit menurun.

Baca Juga:Saham RANS Tembus ARA pada Hari Pertama Perdagangan, Dana Hasil IPO Terhimpun Rp 429,3 Miliar

"Sebagian dari mereka juga mengatakan alhamdulillah oke, tapi bahwa mungkin ada juga yang menurun harus dilihat sekarang lagi liburan sekolah. Kan sekarang lagi era liburan sekolah, terus juga anak-anak mahasiswa ada juga sebagian yang libur dan artinya itu bukan semata-mata karena masalah pembagian komisi," imbuhnya.

Sementara itu, pengemudi ojol, Reza menyatakan mendukung potongan komisi 8 persen. Menurutnya, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi mitra.

"Kami sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap mitra ojol, karena manfaat dari kebijakan 8 persen ini sudah benar-benar kami rasakan dengan naiknya pendapatan kami. Kebijakan ini sudah bagus, tinggal bagaimana kita kawal bersama ke depannya," kata Reza.

Dia mengharapkan status UMKM yang disematkan kepada ojol agar ditindaklanjuti dengan program yang jelas dari pemerintah. Sehingga, status tersebut bisa memberikan manfaat kepada ojol.

"Kami berharap status UMKM ini bisa ditindaklanjuti dengan program yang konkret dan positif buat mitra, entah itu stimulus, pemberdayaan, atau percepatan akses ke program pemerintah. Kami siap terlibat kalau memang dibutuhkan diskusi lanjutan," jelasnya.