Respons Menkeu Purbaya Soal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi: Kalau Ke China, Saya Ingin Ikut Biar Tahu Diskusinya

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto berencana membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sekitar Rp 1,2 triliun per tahun menggunakan uang negara hasil sitaan para koruptor.

Pernyataan tersebut kembali menjadi perbincangan masyarakat. Para pejabat pun ikut memberikan tanggapannya. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa. 

"Ini masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya, (saat ini) masih garis-garis besa⁠rnya," tutur Menkeu Purbaya setelah mengisi kuliah umum di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya pada Senin sore (10/11).

Ia menyebut pemerintah berencana mengirim tim ke Tiongkok untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh. Purbaya berharap bisa diajak agar tahu apa yang dibahas dan didiskusikan dalam kegiatan tersebut. 

"Dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran (utang Whoosh) persisnya. Kalau itu, saya diajak biar tahu diskusinya seperti apa," ucap Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

Pernyataan Prabowo soal Utang Whoosh
Pernyataan Presiden Prabowo akan melunasi utang proyek Whoosh dengan uang hasil sitaan koruptor disampaikan setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11) lalu. 

Proyek Kereta Cepat (Whoosh) Jakarta - Bandung adalah kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dengan total investasi yang melebihi Rp 100 triliun. Dalam kesepakatan kerjasama ini, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membayar cicilan utang kepada pihak Tiongkok. 

Presiden Prabowo menyatakan bahwa total pembayaran utang sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahun. Menurutnya, angka ini masih dianggap wajar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat.

"Duitnya ada, kita mampu. Uang negara yang tadinya dikorupsi, saya hemat, nggak saya kasih kesempatan untuk dikorupsi lagi. Pokoknya nggak ada masalah, karena (dengan Whoosh) itu mengurangi macet, polusi," ucap Prabowo. 

Menurutnya, dana yang diperoleh dari sitaan atau pengembalian akibat tindak pidana korupsi sudah seharusnya disalurkan kembali kepada masyarakat melalui program-program yang memberikan manfaat besar, seperti Whoosh.

Ia meminta masyarakat untuk menghentikan perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab antara lembaga atau badan usaha. Pemerintah menjamin semua proses berlangsung dengan transparan.

“Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut,” pungkas Presiden Prabowo.