Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Ilham Dwi Ridlo Wancoko
Jumat, 15 Agustus 2025 | 04.07 WIB

Pemda Diminta Tak jadikan PBB Sapi Perah Pendapatan Daerah

Aksi massa di depan kantor Bupati Pati Sudewo, Rabu (13/8).(IST). - Image

Aksi massa di depan kantor Bupati Pati Sudewo, Rabu (13/8).(IST).

JawaPos.com - Kerusuhan di Pati yang disulut Bupati Pati Sudewo dimulai dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebanyak 250 persen. Kebijakan menaikkan PBB secara ugal-ugalan itu menunjukkan pemahaman pemerintah daerah (Pemda) yang telah bergeser. Dari PBB sebagai pengendali harga tanah menjadi sumber pendapatan pemda. 

Sekretaris Majelis Pakar Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin menuturkan bahwa kebijakan kenaikan PBB sebanyak 250 persen dan berbagai daerah secara serempak dan serampangan ini bukti bahwa Pemda telah memiliki pandangan yang berubah. "Dari PBB sebagai pengendali harga tanah menjadi PBB sebagai sumber pendapatan," paparnya. 
 
Padahal sesuai Undang-undang (UU) 5/1960 tentang Agraria, PBB hanya menjadi pengendali harga tanah. Namun, ternyata kenyataannya pemda menabrak UU tersebut karena alasan tidak punya uang.
 
"Selama ini informasinya pemda tidak punya uang atau anggaran, semua tidak mengetahui level dari ketiadaan anggaran ini. Biasa saja, sedang atau parah hingga membuat pemda dengan mudah menaikkan PBB," ujarnya. 
 
Apalagi, diketahui dana dari pusat ke pemda yang menurun menjadi penyebab pemda kekurangan anggaran. Karena itu seharusnya, pemda menagih ke pemerintah pusat untuk berbagai dana dari pusat. Seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum, bagi hasil dan sebagainya.
 
"Getol minta ke pusat dana alokasi. Bukan dengan menaikkan PBB secara serampangan," urainya. 
 
Lagi pula, menaikkan pajak itu harus dengan presentasi. Masyarakat, asosiasi, pengusaha dan rakyat diajak dialog penyebab kenaikan dan dasarnya apa.
 
"Lagi pula dasar kenaikan 250 persen itu tidak jelas. Padahal harus ada tim survei, penilaian untuk memastikan dasar kenaikan itu sesuai regulasi. Tim survei ini juga mahal biayanya," terangnya. 
 
Apalagi, PBB ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Yang selama ini terus diakomodir pemerintah.
 
"Kemendagri hanya memberikan aturan setiap 3 tahun boleh direvisi, entah naik atau turun," tegasnya. 
 
Saat bicara tanah, jenis pajaknya beragam. Dalam transaksi tanah ada pajak penghasilan, bea peralihan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai. Lalu setiap tahun terdapat PBB. Begitu banyak pajak pertanahan, padahal sebuah pajak itu seharusnya dikembalikan ke masyarakat.
 
"Apa yang dikembalikan ke negara sebagai kontribusi, tidak ada. Tidak ada transparansi dalam penggunaan uang hasil PBB. Tanah kena banjir tetap banjir, lingkungan tidak aman tidak ada yang menangani," tegasnya. 
 
Karena itu, lanjutnya, sebagai solusi permasalahan PBB dan tanah, pemda harus kembali ke pandangan awal. "PBB sebagai pengendali harga tanah, bukan pendapatan negara," terangnya. 
Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Skema Pembiayaan Kreatif, Cara PT SMI Dukung Pemda Bangun Infrastruktur dengan Bunga Rendah - Image
Ekonomi

Skema Pembiayaan Kreatif, Cara PT SMI Dukung Pemda Bangun Infrastruktur dengan Bunga Rendah

Selasa, 26 Mei 2026 | 14.56 WIB

Pemda Didorong Cari Pemasukan Baru, Pajak EV Progresif Jadi Opsi - Image
Otomotif

Pemda Didorong Cari Pemasukan Baru, Pajak EV Progresif Jadi Opsi

Jumat, 22 Mei 2026 | 05.13 WIB

Tak Hanya di Kementerian, Pembentukan Komcad ASN Juga Berlaku di Level Pemerintah Daerah - Image
Nasional

Tak Hanya di Kementerian, Pembentukan Komcad ASN Juga Berlaku di Level Pemerintah Daerah

Rabu, 22 April 2026 | 18.31 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore