Rizal Ramli: Tiga Kartu Sakti Jokowi Mirip Jualan Permen Lolipop

JawaPos.com - Bagi-bagi kartu sakti kembali menjadi andalan calon presiden petahana Joko Widodo dalam menghadapi Pilpres 2019. Ada tiga kartu yang dipamerkan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja.

Seolah benar-benar sakti, kartu-kartu itu kembali dipamerkan pendamping Jokowi, KH Ma'ruf Amin saat debat ketiga Pilpres 2019 bertajuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Bagi ekonom Rizal Ramli, kartu-kartu sakti Jokowi itu sebatas solusi recehan yang tidak akan tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif. Bahkan, mantan menteri koordinator kemaritiman itu menganggap Jokowi layaknya sedang jualan permen lolipop. Manisnya menggiurkan, tapi tidak mampu menyelesaikan dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.

“Bagaikan jualan permen lolipop, kartu-kartu itu hanya pemanis yang menggiurkan. Apalagi pembiayaannya tidak jelas,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (21/3).

Rizal Ramli turut mempertanyakan pembiayaan kartu sakti Jokowi. Ini mengingat tax ratio Indonesia berada di garis terendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 11 persen. Artinya, untuk membiayai kartu-kartu sakti Indonesia dapat dipastikan akan menggunakan dana pinjaman asing.

“Masak mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu? Kami khawatir pesta kartu ini hanya permen lolipop untuk memenangkan Pak Widodo kembali,” tegasnya.

Dia menyarankan kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dengan penyederhanaan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional (UN), strategi kompetisi nasional, dan perbaikan kualitas guru.

“UU Land Grant dan bebas pajak universitas,” katanya.

Sementara mengenai pembukaan lapangan kerja, dia menilai hal itu tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi selalu mentok di angka 5 persen seperti tiga tahun terakhir. Setidaknya, lanjutnya, pemerintah harus mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen agar lapangan pekerjaan terbuka lebar.

“Berdasarkan track record, Jokowi tidak punya kemampuan dan sulit dipercaya bisa menaikkan ekonomi ke 8 persen. Karena kebijakan makronya super konservatif,” pungkasnya.