Amankan Produksi Beras, Jangan Sampai Sawah Jadi Perumahan

JawaPos.com - Koreksi data produksi beras menjadi peringatan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga lahan baku sawah dan stok beras. Sebab, berdasar metode perhitungan baru, secara nasional terjadi pengurangan jumlah lahan dari 650 ribu hektare menjadi 7,1 juta hektare jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Lahan baku sawah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2018 itu memuat data terbaru untuk setiap provinsi. Data terbaru menggunakan metode kerangka sampel area (KSA). Di dalamnya berisi banyak koreksi luas lahan baku sawah terhadap data Statistik Pertanian 2017. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang.

Di Jawa Timur (Jatim), lahan baku sawah ditetapkan 1.287.356 hektare (ha). Bila dibandingkan dengan data Statistik Pertanian 2017, memang ada penambahan sekitar 200 ribu ha dari sebelumnya, yakni 1.087.018 ha pada 2016.

Begitu pula untuk luas lahan baku sawah di Jawa Tengah, Bali, dan Jogjakarta, ada perbedaan data yang mencolok. Di Bali, misalnya, luas lahan baku sawah ternyata hanya 69.078 hektare. Berdasar data Statistik Pertanian 2017, lahan sawah di Bali pada 2016 mencapai 76.096 ha. Ada selisih 7.000 hektare.

Peneliti pertanian yang juga anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PEPI) Prof Mohamad Husein Sawit menyatakan, koreksi data pertanian tersebut harus menjadi peringatan bagi pemda untuk menjaga lahan baku sawah. Jangan sampai lahan sawah beralih fungsi atau dikonversi dengan mudah menjadi perumahan.

"Yang terjadi di Jawa, konversi itu ke infrastruktur dan perumahan. Kalau luar Jawa itu ke perkebunan sawit," ungkap Husein kemarin (25/10).

Meski beberapa daerah seperti Jatim termasuk masih surplus beras, jagung, dan lainnya, laju konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang diperkirakan mencapai 1,5 persen per tahun harus tetap diwaspadai. "Jawa Timur juga harus hati-hati dengan konversi lahan ini," kata peneliti yang aktif di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) tersebut.

Sebagai gambaran, kebutuhan beras di Jatim diperkirakan 4,4 juta ton pada 2018. Kebutuhan atau konsumsi beras itu dihitung dari kebutuhan per kapita dan jumlah penduduk Jatim. Berdasar data BPS, proyeksi penduduk Jatim pada 2018 mencapai 39.521.900 orang. Sementara itu, kebutuhan beras pada 2018 sebanyak 111,58 kilogram per kapita per tahun.

Karena itu, kebutuhan beras di Jatim pada tahun ini diperkirakan 4.409.853 ton atau 14,87 persen dari kebutuhan beras nasional. Secara nasional, kebutuhan beras mencapai 29,57 juta ton per tahun.

Husein menuturkan, diperlukan pula upaya untuk mengembangkan sawah di lahan-lahan lain seperti area rawa dan gambut meski tingkat produktivitasnya masih rendah. "Teknologi cukup kuat. Dampak negatifnya juga harus dipahami," katanya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah sedang menggodok peraturan sebagai payung hukum perlindungan lahan baku sawah agar bisa menjadi sawah abadi. Yang jelas, akan ada insentif dan disinsentif untuk mempertahankan lahan persawahan itu. "Apakah misalnya subsidi pupuk diberikan langsung ataukah nanti PBB dan lain-lain sehingga ada kompensasi," ujarnya.

Perlindungan sawah harus segera diterapkan agar sawah produktif tidak beralih fungsi. Apalagi, kebutuhan pangan saat ini masih sangat bergantung pada beras. "Dari 7,1 juta hektare itu, mana yang harus betul-betul diselamatkan menjadi sawah abadi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengungkapkan, lahan gambut yang dekat dengan sungai dan mendapat limpahan banjir serta tanah aluvial memang bisa dijadikan lahan pertanian baru. Sudah ada koordinasi antara BRG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah untuk mencoba menanami lahan seperti itu. "Walaupun hasil panennya hanya 4 ton per hektare," ujarnya.

Nazir mengungkapkan, pekan lalu dirinya bersama Kementan juga melihat lahan gambut yang sudah tipis dan bercampur tanah yang cukup subur. Diperkirakan, gabah yang dihasilkan mencapai 7 ton per hektare. "Sangat potensial. Tapi, biaya produksinya cukup tinggi. Traktor yang masuk lahan gambut tidak jarang tenggelam. Dibutuhkan traktor ekstra untuk menarik," jelas alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut.

Mantan direktur konservasi WWF itu menuturkan, tingkat keasaman (pH) lahan gambut juga tak jarang sampai 3. Padahal, normalnya, pH berada di angka 7. Untuk membuat sawah subur, setidaknya dibutuhkan pH 5,5. "Jadi, untuk menekan pH itu, butuh effort dan extra-cost. Teknologi sudah ada. Sedang diuji coba," ungkapnya.