Pendidikan Vokasi Tingkatkan Kesiapan SDM Era Industri Digital

JawaPos.com - Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum mampu merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja, menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Gambaran ini terungkap dari hasil survei IMD World Digital Competitiveness Ranking pada 2021, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 37 dunia dari total 64 negara. Data tersebut memperlihatkan Indonesia masih kalah dari segi daya saing digital bila dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara.

Gambaran serupa juga terungkap dari riset Universitas Indonesia dan International Labour Organization (ILO) terkait penyerapan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) oleh dunia industri. Ditemukan bahwa penyerapan lulusan BLK hanya mencapai 59,9 persen. Ini menunjukkan, kebutuhan tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif, adaptif, sekaligus cakap secara digital belum dapat dipenuhi secara optimal oleh BLK.

Atas dasar itu, Manajer Proyek Pengembangan Keterampilan ILO Tauvik Muhamad menegaskan bahwa Indonesia harus segera mempercepat peningkatan keterampilan kaum muda. Terlebih, saat ini, ada banyak instrumen yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut.

Salah satunya adalah peraturan yang baru saja dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Dalam beleid itu, pelibatan unsur industri benar-benar ditekankan untuk mendorong peningkatan kualitas kompetensi kaum muda.

"Kami mengapresiasi hadirnya Perpres yang melibatkan pihak industri tersebut. Perpres ini berperan dalam membentuk badan/mekanisme yang dapat dan mampu memberi masukan bagi penyusunan standar kompetensi, penyesuaian kurikulum vokasi dan akreditasi, sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Tauvik, dikutip Jumat (24/6).

Untuk memastikan keterlibatan industri dalam pengembangan modal manusia ini, ILO dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bekerja sama mempromosikan pendekatan sektor untuk membentuk Badan Keterampilan Sektor (BKS). Sementara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengingatkan bahwa tenaga kerja Indonesia harus mampu beradaptasi di era revolusi industri 4.0 ini.

Saat ini, ungkap Arsjad, adopsi digitalisasi perusahaan Indonesia baru sebesar 20 persen. Sementara di negara lain seperti Singapura, Korea dan Tiongkok sudah mencapai 40 persen.

"Karena itu, agar SDM tetap mampu bersaing di era digital, perlu menambah skill dengan cara reskiling atau upskilling. Peningkatan lapangan pekerjaan juga harus sejalan dengan peningkatan investasi. Bila tidak diantisipasi, revolusi industri dapat bergeser menjadi revolusi sosial," terang Arsjad.

Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Muchtar Aziz memaparkan, saat ini pemerintah terus mempersiapkan penyediaan infrastruktur dan konten pelatihan yang bersifat digital dan fleksibel. Ini sebagai salah satu upaya menghadapi puncak bonus demografi pada 2030 nanti.

Selain itu, ia pun menegaskan peran program pemagangan industri yang akan semakin dapat meningkatkan kompetensi sekaligus memuluskan transisi dari dunia pelatihan dan pendidikan ke dunia kerja. Namun, ia mengingatkan bahwa, tidak hanya peserta didik, tenaga pendidik pun harus mengikuti program pemagangan agar memahami perkembangan industri.

"Dengan tenaga pendidik yang mumpuni, para peserta pelatihan pun berdaya saing dalam memenuhi standar yang diperlukan industri," ujarnya.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Beny Bandanadjaja menambahkan mengenai program Merdeka Belajar dan magang bersertifikat. Program tersebut memungkinkan universitas mengirimkan mahasiswa untuk mencoba dunia kerja selama 1-2 semester, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman bekerja secara langsung dan mengetahui aktivitas di dalam industri.

“Link and match menjadi kunci keberhasilan pendidikan vokasi. Salah satunya melalui sinkronisasi kurikulum dan materi pengajaran di kampus sesuai dengan kebutuhan industri,” tegasnya. Benny juga menegaskan peran penting Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi untuk menyediakan sertifikasi penjamin mutu bagi vokasi.