Pemprov Kepri Ingatkan Sekolah Tidak Lakukan Pungli pada PPDB 2023

JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB.

Kepala Dinas Pendidik Kepri Andi Agung mengatakan, dalam mengantisipasi kecurangan dalam proses PPDB akan dilakukan pengawasan oleh Polda Kepri. Khususnya tim Siber Pungli serta Ombudsman Kepri.

”Antisipasi kecurangan, itu sudah pasti kita sampaikan, sudah ada yang mengawasi dari siber pungli dan lainnya. Kita akan meminimalisir lagi. Saya rasa masyarakat sudah tahu mengenai itu. Semoga tidak ada lagi yang seperti itu,” kata Andi Agung seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, satuan pendidikan harus melaksanakan tahap PPDB sesuai aturan. Sebab, proses penerimaan siswa baru menggunakan dana anggaran bantuan operasional sekolah (BOS).

Selain itu, Andi mengingatkan kepada orang tua, saat ini sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah unggulan. Sehingga, tidak perlu memaksakan daftar di satu sekolah tertentu saja.

”Tidak ada lagi sekolah yang dikatakan unggulan, semua sekolah sama. Jadi kami berharap orang tua tidak memaksakan kehendaknya lagi bahwa sekolah unggulan, jadi pada daftar ke sana,” ujar Andi Agung.

Dia menyampaikan, secara keseluruhan angka kelulusan di Kepri 35 ribu siswa.

”Kalau kita bicara keseluruhan ada tujuh ribu yang masuk swasta dan sisanya bisa masuk negeri. Kalau ini kita antisipasi, insya Allah tidak ada masalah,” papar Andi Agung.

Dia mendorong kepada satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan mutu dan sarana prasarana agar dapat mendukung serta membantu pemerintah dalam memenuhi daya tampung SMA/SMK.

”Kami juga mendorong swasta untuk meningkatkan mutu dan sarana prasarana. Kami dari pihak pemerintah juga tidak bisa kalau tanpa dukungan bantuan swasta, kami juga terima kasih karena peran swasta lebih baik,” tutur Andi.

Andi Agung menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan uji coba untuk memastikan kesiapan server yang akan digunakan pada PPDB.

”Terkait server sama seperti tahun kemarin dan tidak ada masalah. Kami juga kerja sama dengan Diskominfo dan dari pihak ketiga juga aplikasi sudah diuji coba. Kita gunakan satu server dari aplikasi Dispendik yang bekerja sama dengan kominfo,” jelas Andi.

PPDB tingkat SMA/SMK dilakukan secara daring, sementara untuk SLB dilakukan secara luring. Namun, untuk PPDB SMA/SMK di pulau penyangga (hinterland), dilakukan secara kombinasi yaitu bisa daring dan luring.

”PPBD dimulai dengan jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, pada 13-19 Juni. Jalur prestasi 15 persen, afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen. Nanti tahap 2, yaitu jalur zonasi 65 persen dan itu dimulai 22 Juni,” terang Andi Agung.

Untuk SMK, lanjut dia, dibagi jadi 3 jalur. Yakni akademik dan non akademik atau rapor 75 persen, bina lingkungan 10 persen, dan siswa tidak mampu 15 persen.