Tangkal Ancaman Lintas Batas di Wilayah Kepri, BNPT Tegaskan Penguatan Interoperabilitas Aparatur Jadi Kunci

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan urgensi penguatan interoperabilitas antar aparatur pemerintah di Kepulauan Riau (Kepri) guna menghadapi ancaman terorisme lintas batas. Penguatan ini diperlukan mengingat posisi Kepri sebagai salah satu perbatasan terluar negara, serta perannya sebagai sentra dan magnet ekonomi.

"Wilayah Kepri yang geografis nya 96 % merupakan daerah perairan dan salah satu perbatasan terluar serta sentra ekonomi yang dituju masyarakat dari daerah lain memungkinkan adanya ancaman lintas batas. Maka, kita perlu terus melakukan penguatan interoperabilitas di wilayah Kepri," jelas Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen. Pol. Faizal Thayeb dalam keterangan yang diterima.

Selain menangkal ancaman lintas batas, keterpaduan antar aparatur ini diharapkan menghasilkan upaya pencegahan yang terintegrasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Kemampuan Brigjen. Pol. Wawan Ridwan.

"Kita mengingatkan kewaspadaan kepada masing - masing stakeholder. Diharapkan, adanya keterpaduan ini akan menghasilkan formula atau upaya pencegahan yang terintegrasi," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Densus 88 AT Kepri menjalankan mekanisme koordinasi berkelanjutan untuk pemantauan ancaman lintas batas. Hal ini disampaikan Katim Pencegahan Satgaswil Densus 88 AT Kepri Ipda Satriya Deddy.

"Cara kami memantau ancaman lintas batas di wilayah Kepri adalah dengan terus berkoordinasi dengan instansi terkait yang dapat membantu kami mendeteksi dini" ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Salim Sekretaris FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebuah organisasi mitra Bakesbangpol Kepri Kota Batam menyampaikan komitmennya untuk membantu tugas penanggulangan terorisme di Kepri mengingat letak geografisnya.

“Di sinilah kami akan membantu aparatur pemerintah melalui pengurus kami yang ada di kecamatan untuk menginformasikan apabila ada keluar masuk masyarakat luar yang mencurigakan nantinya akan kami lanjutkan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam, Kepolisian dan lembaga - lembaga terkait," katanya.