Lantik Bupati-Wabup Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi, Dedi Mulyadi: Jangan Sampai Kantor Pemerintah Penuh Tim Sukses!

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan tegas dan mengejutkan usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi. 

Dalam pidatonya yang viral di kanal YouTube pribadinya, Dedi secara terang-terangan menyentil fenomena "orang titipan" di tubuh pemerintahan pascapemilu.

Sebuah praktik yang kerap menjadi rahasia umum namun jarang dibicarakan seterang ini oleh pejabat publik.

“Kepada tim sukses, saya minta jangan minta apa pun, jangan sampai kantor pemerintah penuh oleh tim sukses!” tegas Dedi Mulyadi belum lama ini di Halaman Gedung Pakuan, Bandung.

Pernyataan tersebut merujuk pada fenomena kronis di dunia politik Indonesia: Setelah pemimpin daerah terpilih, barisan tim sukses dan "penumpang politik" sering kali menuntut balas jasa dalam bentuk jabatan strategis di pemerintahan. Praktik yang disebut-sebut sebagai 'politik balas budi' atau "politik titipan".

Dedi dengan lantang mengingatkan bahwa masa kerja tim sukses berakhir saat kepala daerah dilantik. Dan setelah itu, yang bekerja adalah aparatur sipil negara yang profesional, bukan mereka yang “berjasa dalam kampanye”.

“Partai politik menyampaikan aspirasi melalui DPRD, itulah cara berdemokrasi yang sehat,” ujar Dedi, menyindir halus praktik partai yang ‘bertransaksi’ jabatan di belakang layar.

Tak hanya menyoroti tim sukses, Dedi juga mendorong para kepala daerah untuk menunjukkan kepemimpinan berani dan teladan nyata, terutama di hadapan birokrasi.

“Kalau gubernurna maung (macan), bupatina oge kudu maung,” seru Dedi, menggunakan istilah khas Sunda yang menggambarkan ketegasan dan kepemimpinan yang garang namun bijak.

Dedi juga memaparkan target besar yang akan dikejar dalam tiga tahun ke depan di Jawa Barat, yakni seluruh infrastruktur jalan dibeton dan di-hotmix, setiap ruang kelas di sekolah memiliki toilet, pasar-pasar ditata rapi, dan penguatan program keluarga berencana.

Meski tak jelas siapa yang hendak ia sindir, pernyataan Dedi Mulyadi mempertegas keresahan publik terhadap fenomena "titipan politik", di mana orang-orang yang tidak kompeten, namun punya koneksi politik diberikan posisi strategis. 

Fenomena ini tak hanya menurunkan kinerja birokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalitas aparatur negara.

Transaksionalisme politik semacam ini menjadi momok dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Tim sukses, donatur kampanye, dan kader partai yang merasa “berjasa” kerap mendesak mendapatkan jabatan, dari kepala dinas hingga komisaris BUMD.

Dedi Mulyadi, yang dikenal vokal dan nyentrik, menjadi satu dari sedikit tokoh yang berani membongkar praktik ini secara terang-terangan. Apakah ini akan menjadi awal perubahan? Atau justru akan menuai perlawanan dari lingkaran kekuasaan?