Kepala Daerah di Sumsel Dilarang Plesir

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengantisipasi betul kebakaran hutan dan lahan (karhuta). Terlebih Bumi Sriwijaya akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Bahkan, Gubernur Sumsel Alex Noerdin melarang kepala daerah di Sumsel untuk keluar dari daerahya masing-masing alias plesir. "Kami minta setiap kepala daerah tidak meninggalkan tempatnya tanpa izin. Jadi harus benar-benar awasi jangan sampai terjadi karhutla," tegas Alex Noerdin saat ditemui di Kantor Pemprov Sumsel, Senin (9/4).

Sejauh ini program serta pola pencegahan dan penanganan karhutla sudah sangat baik. Kendati demikian, Alex mengingatkan yang paling penting yakni aksi di lapangan. Ini tanggung jawab dari kepala daerah masing-masing.

"Kalau memang benar-benar penting, maka kepala daerah harus meminta izin dulu. Tapi kalau camat dan kades itu tidak boleh keluar dari daerahnya. Jadi terus awasi," tegasnya

Hingga sekarang setidaknya ada 721 desa di empat kabupaten/kota yang menjadi wilayah sangat rawan karhutla. Yakni, di Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Ogan Ilir (OI), dan Musi Banyuasin (Muba).

Daerah-daerah itu nantinya akan mendapatkan perhatian lebih mengingat memang daerah ini lahan didominasi gambut. "Lahan gambut ini jika sudah terbakar sangat sulit dipadamkan. Berbeda halnya dengan lahan mineral. Itu masih mudah untuk dipadamkan," terangnya.

Selain 721 desa rawan karhutla, ada 47 desa yang berpotensi menyebabkan asap. Seperti desa di Rambutan, Banyuasin. Warga di desa tersebut menjual arang.

Kemudian di dekat Bandara SMB. Lokasi tersebut banyak pengusaha batubata, genteng sehingga berpotensi menimbulkan asap. "Kami minta selama Asian Games berhenti dulu beroperasional karena asapnya akan sampai ke Jakabaring," pesan Alex

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Iriansyah menambahkan, pihaknya melibatkan berbagai elemen untuk mencegah terjadinya karhutla. Mulai dari pemerintah daerah, perusahaan hingga masyarakat.

Contohnya di OKI. Pemerintah daerah setempat membentuk 63 desa peduli api, pembuatan kanal blocking, menara pemantau api, embung air, pembuatan posko dan patroli. Bahkan, telah dikeluarkan SK Bupati no 176/kep/bpbd/2018 tentang penetapan status siaga bencana asap.

Selain di OKI, kebijakan serupa juga dilakukan Pemsa Ogan Ilir (OI). "Kami harap dengan upaya ini Karhutla dapat diantisipasi," harap Iriansyah.

BPBD Sumsel telah mengajukan 10 pesawat wb dan TMC untuk memantau titik api yang aksesnya sulit dijangkau. Seperti di dalam kawasan hutan. "Ini sudah kami ajukan, tinggal tunggu realisasinya saja," tutupnya.