Jalur Penghubung Jambi dan Sumbar Putus, BNPB Koordinasi dengan Pemerintah daerah

JawaPos.com - Pasca terputusnya jalur penghubung antara Jambi dan Sumatera Barat (Sumbar), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Sejauh ini, mereka belum menerima laporan dari pemda berkaitan dengan kondisi terkini. Namun, BNPB memastikan bakal langsung turun tangan bila pemda meminta bantuan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat diwawancarai pada Senin (3/3).

Baca Juga: KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi LPEI, Rugikan Negara Rp 11,7 Triliun

Dia menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa turun tangan secara langsung bila pemda tidak menyampaikan permintaan bantuan dan tidak menetapkan status tanggap darurat. 

”Kami masih berkoordinasi dengan daerah, karena kami belum menerima permintaan dukungan dari daerah terkait hal tersebut. Kami juga belum menerima laporan apakah daerah menetapkan status tanggap darurat atau tidak,” kata Abdul Muhari. 

Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, penetapan tanggap darurat atas bencana yang terjadi di daerah menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini BNPB, untuk memberikan dukungan secara langsung kepada daerah terdampak bencana. Bila tidak ada status tanggap darurat, kata dia, pemda masih mampu mengatasi persoalan yang muncul. 

Baca Juga: Pembalap Uji Coba Karakter Mobil di Sesi Tes Awal Musim 2025

”Jika daerah tidak menetapkan status tanggap darurat artinya daerah masih memiliki kemampuan, baik itu sarana, prasarana, personil dan anggaran menghadapi bencana tersebut,” jelasnya. 

Sebelumnya, jalur penghubung antara Jambi dengan Sumbar di wilayah Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi putus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyampaikan bahwa putusnya jalur tersebut terjadi pasca hujan deras dan meluapnya sungai di sekitar lokasi kejadian. Akibatnya, jalan tergerus hingga putus.