BPKAD Jatim Menyelaraskan Pengelolaan Dana TKD agar Optimal Pemanfaatannya

JawaPos.com–Pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) sering dinilai kurang optimal. Ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan.

Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen menyebut pihaknya menggelar workshop untuk menyinergikan pemanfaatan dana tersebut. Workshop yang mengangkat tema Optimalisasi Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Menunjang Fiskal Keuangan Jawa Timur, diikuti perwakilan berbagai OPD. Mereka menerima pemaparan materi dari BPKAD Jawa Timur, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, serta ikatan sarjana ekonomi Indonesia.

Sigit menjelaskan, TKD merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah. Ada enam item terangkum pada program tersebut. Yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dana otonomi khusus, dan dana desa.

”Program ini merupakan wujud hubungan baik dan harmonisasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan,’’ kata Sigit Panoentoen.

Sejatinya, program ini membawa manfaat besar bagi pemerintah daerah. Hanya, ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Di antaranya, pembangunan skala prioritas pemerintah daerah yang sering tidak selaras dengan pemerintah pusat. Lalu, keterbatasan aparatur negara dalam mengelola TKD agar lebih optimal dan manfaat.

”Forum ini akan mengajak semua memahami bagaimana cara mengelola dana tersebut sehingga bermanfaat, tepat, transparan, dan akuntabel,’’ imbuh Sigit Panoentoen.

Program TKD memang bukan kebijakan baru. Pemerintah pusat berharap program ini dapat menghapus kesenjangan antara daerah. Kemudian, pembangunan secara berkelanjutan di pemerintah daerah bisa terlaksana. Semua harapan itu bisa terwujud selama pola pengelolaannya tepat.

Kepala UPT PPK BPKAD Jawa Timur Marta Mukti Widodo mengatakan, tantangan pemanfaatan TKD di lapangan harus bisa dihadapi dengan baik. Karena itu, perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, aparatur pemerintah daerah paham tata cara dan strategi pengelolaan TKD itu dengan baik.

”Harapannya, SKPD di daerah bisa efektif dalam memanfaatkan dana yang diterima,’’ ungkap Marta Mukti Widodo.