Kontra Produktif, Kadin Jatim dan Lima Asosiasi Tolak RPM Tarif Kepelabuhanan

JawaPos.com–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersama lima organisasi lain menolak Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tarif Kepelabuhanan perubahan atas PM Perhubungan Nomor 121/2018 turunan dari UU 17/2008 pasal 110.

Lima organisasi itu yakni Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Surabaya, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, dan Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia (GPEI) Jatim.

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, RPM Tarif Kepelabuhanan oleh Menteri Perhubungan yang akan menggantikan PM Perhubungan 121/2018 tidak senapas dengan semangat pemerintah untuk menurunkan cost logistik.

”Peraturan 121/2018 itu sudah benar, ketika akan menaikkan tarif harus melibatkan asosiasi di kepelabuhanan. Ini adalah kolaborasi yang benar. Tetapi sekarang ada usul Menteri Perhubungan yang akan menghilangkan kolaborasi tersebut, menghapus gotong royong, sehingga Badan usaha Pelabuhan (BUP) bisa menaikkan tarif semaunya sendiri yang akan berdampak pada mahalnya biaya logistik. Ini kontraproduktif dan harus disikapi sebelum disetujui,” ungkap Adik di Surabaya, Jumat (23/8).

Adik yakin pemerintah paham akan penolakan tersebut mengingat peta jalan pemerintah adalah menurunkan cost logistik agar daya saing produk Indonesia semakin naik. ”Tinggal sensitivitas Kementerian Perhubungan tentang hal ini yang kita pertanyakan karena usul tersebut sangat meresahkan pelaku usaha logistik,” ujar Adik.

Kadin Jatim akan berkirim surat ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan melakukan hearing dengan DPR RI

”Minggu depan kami berkirim surat ke Presiden yang akan kami tembuskan ke Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN. Saya yakin Pak Jokowi mengerti apa yang kami rasakan karena dulu beliau adalah pelaku usaha kayu yang pernah melakukan ekspor,” kata Adik.

Ketua INSA Surabaya Stenven H. Lasawengen menyebut dalam PM Perhubungan Nomor 17/2018 ditegaskan bahwa untuk mengubah golongan tarif, sebelum disahkan harus meminta persetujuan asosiasi terkait.

”Tetapi saat ini ada gerakan massif akan menghilangkan keterlibatan asosiasi. Kalau pasal dihilangkan, kenaikan tarif di pelabuhan tidak terkontrol. Ini harus dihentikan karena akan berakibat kenaikan tarif logistik yang luar biasa,” kata Stenven Lesawengen.

Sementara Ketua Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu mengatakan, selama ini asosiasi bertindak sebagian pengontrolan BUP, khususnya Pelindo. ”Jika tidak ada kami, tarif akan dinaikkan dengan seenaknya, seperti di Teluk Lamong,” papar Kody Lamahayu.

”Pemerintah saat ini tengah menekan cost logistik, tetapi melepas aturan yang bisa membuat naik cost Logistik,” imbuh dia.  

Padahal menurut Ketua GPEI Isdarmawan Asrikan peran logistik sangat penting dalam perekonomian nasional. Sebab, logistik adalah ekosistem dari pergerakan barang.

”Dan di wilayah Indonesia timur, khususnya Jatim sebagian besar melalui Tanjung Perak baik ekspor maupun impor atau perdagangan dalam negeri,” kata Isdarmawan.

”Peran Pelabuhan Tanjung Perak ini sangat penting bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Jika tarif di pelabuhan naik, performa index logistik kita akan semakin turun. Padahal saat ini indeks kita sudah kalah dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Untuk itu, peran asosiasi harus tetap diperjuangkan agar performa indeks kita tidak semakin turun,” tutur Isdarmawan.

Ketua ALFI Jatim Sebastian Wibisono menegaskan, di Jakarta, semua DPP asosiasi sudah berkirim surat ke Kementerian Perhubungan. Bagi pelaku usaha, penolakan itu adalah sebuah keniscayaan untuk menuju Indonesia Emas 2045.