Pemkab Trenggalek Bebaskan Lahan untuk JLS Jogja-Malang di Kawasan Pesisir Trenggalek, Target Terhubung pada 2029

JawaPos.com - JLS Trenggalek kini sudah dilalui, namun pemerintah masih punya misi pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir yang bakal menghubungkan antara Jogja dengan Malang yakni melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) Jogja-Malang.

Melalui Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlahan misi itu terealisasi. Informasi terbaru dikutip JawaPos.com dari Antara (22/3), Pemkab Trenggalek mulai mengangsur sisa target pembebasan lahan untuk pembangunan JLS Jogja-Malang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek Ramelan. Dia mengatakan bahwa saat ini masih proses tahap pertama pembebasan lahan. Pihaknya akan mengupayakan pembebasan lahan sepanjang 16 kilometer.

"Untuk semester pertama tahun ini kami mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruasnya yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan," tegasnya.

Secara kuantitatif, sisa target lahan yang harus dibebaskan untuk melanjutkan proyek pembangunan JLS itu yakni sepanjang 42 kilometer. Jalur sepanjang itu melintasi kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani serta lahan milik warga.

Pada proses pembebasan lahan ini tentunya Pemkab Trenggalek kewalahan jika tak ada suntikan dana. Sebab dikatakan Ramelan, anggaran untuk pembebasan lahan dengan bentang puluhan kilometer itu membutuhkan biaya yang cukup besar yakni mencapai Rp 285 miliar.

Sementara itu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Trenggalek tidak akan cukup. Bahkan tahun ini dalam APBD Trenggalek tahun 2024, anggaran yang diposting untuk membiayai pembebasan lahan JLS hanya Rp 500 juta atau setengah miliar.

Sehingga APBD Trenggalek itu terlalu jauh dibanding asumsi total biaya pembebasan lahan dengan bentang panjang 42 kilometer tersebut. "Tahun ini hanya ada Rp500 juta. Kecil sekali itu. Ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Malang-Jogja, PR terbesar memang ada di Trenggalek," ungkapnya.

Ramelan menambahkan, target tersambungnya JLS Jogja-Malang pada 2029 itu bakal sulit terwujud tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jika dipaksakan, khawatir bakal mengganggu APBD Trenggalek.

"Jadi kalau di pendapatan kita, PAD kita satu tahun hanya Rp 314 miliar. Artinya, di sisa waktu ini kami harus menganggarkan Rp 80 miliar per tahun. Pasti akan mengganggu postur APBD," kata dia.

Ramelan juga menyebutkan, untuk mempercepat target pembangunan JLS, pada tahap satu ini pihaknya bakal mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruas yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan.

Pembebasan lahan di Perhutani itu jadi prioritas pemkab, karena tidak membutuhkan anggaran yang besar, sebab sistem yang digunakan adalah pinjam pakai.

Ramelan juga menyebutkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, jika pembebasan lahan Perhutani itu tuntas pada tahun ini, maka tahun 2025 dan 2026 bakal dimulai pembangunan fisik.