Pemprov Banten Targetkan Pajak Daerah Rp 8,284 Triliun pada 2024

Plt Kepala Bapenda Banten, Deni Hermawan.

JawaPos.com -  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinis Banten menargetkan perolehan pajak daerah sebesar Rp 8.284.849.811.619 pada 2024. Target tersebut diambil dari lima sektor pajak, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

Berdasarkan data dari Bapenda Provinsi Banten hingga pekan pertama bulan Maret 2024, realisasi pendapatan terus menunjukan trend positif dengan nilai mencapai Rp 1.301.385.243.009 atau 15,71 persen dari target pendapatan. 

“Alhamdulillah realisasi pajak kita tergolong tinggi," kata Plt Kepala Bapenda Banten, Deni Hermawan dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.

Deni juga menjelaskan, dari target pajak daerah sebesar Rp8.284.849.811.619 pada tahun 2024, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditarget  sebesar Rp3,395 triliun. Kemudian BBNKB ditarget Rp 2,648 triliun.

Selanjutnya, Pajak Air Permukaan ditarget sebesar Rp42 miliar dan target pendapatan dari sektor PBBKB sebesar Rp 1,193 triliun. "Kalau untuk pajak rokok belum mendapatkan pemasukan, karena sifatnya menerima dari pemerintah pusat," ujar Deni.

Menurutnya, berbagai langkah inovatif dan terobosan terus dilakukan untuk mendorong peningkatan PAD, khususnya dengan menggali potensi penerimaan retribusi daerah.  

"Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah saat ini adalah dengan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah," katanya.

Deni Hermawan mengaku optimis target pajak Provinsi Banten sampai 100 persen. “Insya Allah kalau pajak daerah yang jadi kewenangan Provinsi Banten bisa tercapai. Mudah-mudahan perolehan pajak bisa melampaui target seperti tahun 2023,” kata Deni.

Lebih lanjut, Deni mengaku, akan terus mengejar target pendapatan pajak daerah tersebut dengan cara mengoptimalkan pelayanan. Salah satunya, meluncurkan Aplikasi Samsat Banten Hebat (Sambat). 

"Ujung tombak pendapatan daerah adalah Samsat, maka Samsat harus memberikan pelayanan yang mudah dan cepat untuk mengoptimalkan pendapatan," katanya.