Kuota Impor Miras Akan Dibatasi

JawaPos.com - Pemerintah akan membatasi kuota impor minuman keras (miras). Salah satu pertimbangannya adalah tingkat produksi dalam negeri. Sehingga akan ada keseimbangan antara permintaan dan suplai barang.

Produksi miras dari produsen dalam negeri meningkat seiring dengan naiknya permintaan. Hal itu berdampak pada peningkataan penerimaan pajak negara menjadi Rp 5 triliun pada 2018.

"Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan hak negara sesuai aturan perundang-undangan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (2/8).

Selain kuota, pembatasan juga dilakukan terhadap izin impor yang diajukan pengusaha atau importir. Jadi yang boleh mengimpor miras hanya pengusaha yang kompeten. Dalam artian, pengusaha yang memiliki Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Sri Mulyani berharap pengusaha yang memiliki NPPBKC dapat membayar semua jenis pajak yang dikenakan saat mengimpor miras. "Pengusaha yang kompeten dan membayar semua jenis pajak yang nantinya menjadi pemasukan negara. Yakni, Ppn, Pph pasal 22, dan bea masuknya," ulas Sri Mulyani.

Target lain dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah menurunkan peredaran rokok ilegal sebesar 4 persen. "Saya minta Pak Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi bisa capai target ya," pinta Sri Mulyani.

Sebagai informasi, target penurunan angka peredaran rokok ilegal adalah bagian dari program Penertiban Cukai Beresiko Tinggi (PCBT). Penurunan peredaran rokok ilegal yang tercatat pada 2016 mencapai 12,14 persen.

Lalu kembali menurun menjadi 7,04 persen pada 2018. Angka penurunan itu juga berdampak pada peningkatan pendapatan negara yang memcapai Rp 1,5 triliun.