Nilainya Rp3,1 Triliun! DPRD dan Pemkot Bogor Sepakati APBD 2024

JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun 2024 telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama dengan pemerintah daerah setempat.

Dilansir dari Antara pada Jumat (1/12), nilai APBD Kota Bogor untuk tahun 2024 disetujui sebesar Rp3,1 triliun yang diproyeksikan untuk fokus melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Penetapan APBD 2024 tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin Ketuanya Atang Trisnanto, pada Kamis (30/11), dan dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilangsungkan dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran, seluruh jajaran anggota DPRD Kota Bogor menyetujui penetapan APBD 2024.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyatakan berdasarkan masukan yang dikemukakan oleh anggota dewan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor menyepakati anggaran untuk beberapa sektor.

Anggaran tersebut diproyeksikan untuk disesuaikan terhadap beberapa pos belanja yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak, pelajar serta dukungan untuk perkembangan anak usia dini.

"DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor menyepakati untuk penguatan program yang secara langsung menyentuh permasalahan sosial dan kemiskinan," kata Atang.

Dalam usaha mendorong program pelayanan dasar dan menyiapkan anggaran cepat tanggap, jelas Atang, DPRD Kota Bogor memberikan catatan kepada Pemerintah Kota Bogor agar penggunaan biaya tak terduga pada tahun 2024 dengan nilai Rp98,5 miliar mesti benar-benar dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Postur APBD 2024 Kota Bogor terdiri atas pendapatan daerah yang disetujui dengan besaran Rp3,035 triliun, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,437 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,597 triliun.

Sementara itu, untuk belanja daerah disepakati sebesar Rp3,107 triliun dan pembiayaan daerah disepakati dengan rincian penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp84,145 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp12,294 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp71,851 miliar.

Baca Juga: Heboh! Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia Terduduk di Kursi, Lokasi Depan Kantor KPPN Bogor

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan untuk pendapatan daerah, pihaknya memerintahkan Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR segera mengevaluasi standar operasional prosedur untuk mengakselerasi perizinan, khususnya persetujuan bangunan gedung.