NPHD Dana Pilkada di Sumsel Ditandatangani Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Ketua KPU dan Bawaslu

JawaPos.com–Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumsel menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pilkada di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11). Penandatanganan itu disaksikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. 

Penandatanganan NPHD secara serentak dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024. Penandatanganan dilakukan antara Pemprov Sumsel dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel serta pemerintah kabupaten/kota dengan KPU dan Bawaslu se-Sumsel. 

Pj Gubernur Sumsel A. Fatoni mengatakan, penandatanganan NPHD merupakan bentuk cinta kepala daerah, KPU, dan Bawaslu, kepada bangsa dan negara. Sebagai bukti komitmen dalam mendukung Pilkada 2024 di Provinsi Sumsel.

”Hari ini NPHD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel terkait dana pilkada sudah ditandatangani. Saya ucapkan terima kasih kepada bupati dan wali kota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40 persen pada 2023 telah disediakan,” ujar Fatoni. 

Fatoni mengatakan, penyerahan atau penandatanganan itu penting untuk memastikan bahwa penganggaran dalam pilkada tersedia. Hal itu sesuai amanat UU yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu anggarannya berasal dari APBN. Karena itu untuk pilkada menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota. 

”Dalam ketentuan pilkada ini harus dianggarkan 40 persen pada 2023 dan 60 persen pada 2024,” jelas Fatoni. 

Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah ikut menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Pilkada 2024 di Sumsel diharapkan berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi. 

”Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” kata Fatoni. 

Fatoni menambahkan, setelah penandatanganan, dana tersebut akan ditransfer ke KPU dan Bawaslu untuk digunakan dalam berbagai tahap proses pilkada baik provinsi, kabupaten maupun kota. 

”Semoga semua yang direncanakan ini berjalan sukses sehingga tercipta pilkada yang damai, aman, dan zero, konflik di Sumsel,” jelas Fatoni. 

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengapresiasi langkah yang dilakukan Pj Gubernur Sumsel A. Fatoni beserta pimpinan DPRD dan pihak terkait yang telah menyepakati penyediaan anggaran pilkada serentak 2024.

”Untuk total pemilihan gubernur, bupati, wali kota se-Sumsel berdasar kontribusi APBD provinsi dan kabupaten/kota totalnya Rp 1 triliun lebih. Kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dalam menyelenggarakan Pilkada 2024,” ujar Hasyim Asy'ari. 

Adapun rincian anggaran dana Pilkada 2024 di Sumsel berdasar data dari Kesbangpol Provinsi Sumsel Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan pada 2023 sebesar Rp 416.918.651.985 dan 2024 Rp 637.059.959.605. Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan pada 2023 sebesar Rp 137.700.016.432 dan 2024 sebesar Rp 215.277.551.648.