Pengelolaan Sampah Banyuwangi Jadi Contoh Dekarbonisasi Nasional

JawaPos.com–Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional Dekarbonisasi Sektor Persampahan di Banyuwangi. Peserta lokakarya datang dari berbagai wilayah di Indonesia melihat praktik-praktik pengelolaan sampah yang dilakukan Banyuwangi dengan skema public – private partnership. 

Lokakarya digelar selama dua hari, Sabtu – Minggu (11-12/11) dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Staf Ahli Bidang Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga.

Menpan RB Azwar Anas mengatakan, penanganan sampah selama ini masih menjadi permasalahan yang dianggap belum genting. Padahal, sampah saat ini menjadi isu arus utama yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah.

”Kami memahami ada banyak sektor penting yang perlu dieksekusi pemerintah daerah. Namun, masalah sampah ini tidak boleh kita abaikan. Kita harus sudah mulai berpikir bagaimana penanganan sampah ke depan demi keberlangsungan lingkungan kita ke depan,” ujar Anas.

”Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah untuk menjadikan isu sampah masuk dalam prioritas pembangunan,” imbuh dia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati mengatakan, daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan penanganan sampah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaannya, dengan catatan hanya kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat.

”Banyuwangi adalah contoh bagaimana penanganan sampah yang dilakukan pemkab mendapat dukungan dari sektor privat dan masyarakat. Kami berharap, lewat forum di Banyuwangi ini bisa memberikan inspirasi serta sharing pengalaman baik antar daerah,” kata Nani.

Banyuwangi saat ini memiliki sejumlah program persampahan mulai pembangunan TPS 3R hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemkab telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan. Karena itu penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif, dari hulu ke hilir.

”Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga surat edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa,” terang Ipuk.

Selain itu, pemkab juga getol kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan.

”Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari Pemerintah Norwegia untuk pembangunan TPS 3R Balak,” lanjut Ipuk.

Saat ini, Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 TPS 3R di sejumlah kecamatan. Di antaranya TPS 3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton per hari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS 3R Muncar setiap bulan, rata-rata sampah yang dikelola mencapai 270 ton dari 7.500 rumah tangga di empat desa di Kecamatan Muncar.

Banyuwangi juga bekerja sama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dengan memasang jaring penghalang. Saat ini sebanyak 30 jaring penghalang telah terpasang di sejumlah titik sungai di Banyuwangi.