Berdampak Bencana, Polda Kalsel Tertibkan Tambang Ilegal

JawaPos.com–Polda Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya menertibkan segala bentuk aktivitas pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal. Keberadaan tambang ilegal tersebut berdampak bencana seperti banjir saat ini.

”Ini komitmen polda. Kita minta dukungan stakeholder yang ada, terutama pemda setempat untuk bahu membahu demi kebaikan Kalsel,” kata Irjen Pol Rikwanto seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (5/2).

Menurut Rikwanto, pihaknya sedang menelusuri dari hilir dan ke hulu masalah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Saat ini, tidak ada lagi bicara koridor. Tidak boleh ada lagi gali lubang yang melanggar aturan. Bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), harus melaksanakan kewajiban untuk reklamasi sehingga tidak berdampak bencana kemudian hari.

”Selesai gali, tutup dan tinggalkan reklamasi yang baik. Saya perintahkan tim khusus menelusuri jika ada perusahaan tak melakukan reklamasi,” tegas Rikwanto.

Kapolda berharap ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran yang berakibat pada kebocoran keuangan negara juga berakibat munculnya bencana alam pada masa depan.

”Semua masukan dari Komisi III DPR yang berkunjung hari ini (5/2) pasti kita tindaklanjuti di lapangan. Tentunya, aksi penegakan hukum ini harus pula didukung semua pihak terkait agar selaras,” ucap Rikwanto.

Anggota Komisi III DPR dipimpin Desmond Junaidi Mahesa menyambangi Polda Kalsel dalam agenda kunjungan spesifik yang membahas bencana banjir besar di Bumi Lambung Mangkurat. Wakil rakyat di Senayan dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, tersebut juga secara langsung mendatangi daerah terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, untuk menyerahkan bantuan 2.000 paket sembako.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=cw_n9nk41cU