Menteri Hanif: Angkatan Kerja Didominasi Lulusan SD dan SMP

JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyerahkan seribu sertifikat kompetensi kepada lulusan peserta pelatihan kerja Balai Besar Pelatihan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/11). Tanda lulus uji itu diserahkan langsung oleh sang Menteri M. Hanif Dhakiri.

"Saya berharap setelah para lulusan memegang sertifikat akan memudahkan langkah mereka dalam memperoleh pekerjaan," kata Hanif usai membagikan sertifikat kepada perwakilan peserta di BBPLK Semarang, Pedurungan, Kota Semarang.

Dengan adanya pembagian sertifikat ini, Hanif berharap ke depannya perusahaan bakal semakin percaya dengan kompetensi pelamar kerja. Dalam hal ini adalah pemegang sertifikat itu sendiri.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketenagakerjaan masih merupakan masalah yang serius di negara kita. Beberapa indikator ketenagakerjaan telah menunjukkan arah yang positif jika dibandingkan tahun sebelumnya," sambungnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja naik, berdasarkan data yang diungkap sang Menteri. Per Agustus 2018 menjadi 67,26 persen atau bertambah dibandingkan tahun lalu, yakni 66,67 persen. Ini diiringi dengan turunnya tingkat pengangguran menjadi 5,34 persen dan kenaikan jumlah angkatan kerja yang bekerja menjadi 124,01 juta orang.

"Selama ini angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP dengan angka 58 persen," terangnya lagi.

Kendati demikian, jumlah yang terserap dalam dunia kerja tersebut belum menunjukkan kenaikan signifikan. Hal ini, kata Hanif, kemungkinan disebabkan adanya kesenjangan antara persyaratan industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja.

Penyiapan tenaga kerja melalui pendidikan formal maupun non formal sebagian besar masih berujung pada ketidakcocokan antara supply tenaga kerja dan kebutuhan dunia industri. Lulusannya masih di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan. Miss match ini berpotensi memunculkan rendahnya kepuasan kerja dan tingkat pendapatan serta tingginya tingkat turnover pekerja, sehingga mempengaruhi produktivitasnya.

"Untuk itulah kita bersama-sama harus terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk dapat bersaing, maka penguatan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penguatan akses dan mutu pelatihan kerja adalah penting dan mendesak untuk dilakukan," katanya.

Melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi diharapkan tak ada lagi missmatch antara demand kebutuhan tenaga kerja dan supply-nya. Keterlibatan dunia usaha dinilai esensial karena pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. 

"Harus ada keterlibatan swasta dalam pelatihan vokasi ini, misalnya dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihannya, pengembangan kurikulum dan materi pelatihan, sehingga lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Sementara turut diterangkan Hanif bahwa sepanjang tahun 2018, Kemenaker telah menerbitkan sebanyak 250 ribu sertifikat kompetensi. Meningkat 100 ribu dibanding tahun lalu. Sedangkan jumlah target penerbitan sertifikat, pihaknya memberikan sebanyak mungkin atau lebih tepatnya sesuai kebutuhan. 

"Para lulusan terus kami dorong untuk meningkatkan kompetensi. Ini dirasa penting karena, di era Industri 4.0 inovasi sangat diperlukan untuk dapat bersaing," tandasnya.