Ramai-ramai Selamatkan Rawa Pening

JawaPos.com - Kondisi Danau Rawa Pening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang saat ini kritis akibat sedimentasi atau pendangkalan menyita perhatian dari sejumlah pihak. Langkah konservasi oleh antar lembaga saat ini tengah diupayakan.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Hutan Lindung Pemali Jratun, Sri Handayaningsih menjelaskan kondisi Rawa Pening saat ini yang tengah terancam. Situasi ini, katanya disebabkan tata kelola yang tidak mengikuti kaidah konservasi.

Menurut topografinya, daerah Rawa Pening mustinya digunakan untuk kawasan lindung. Namun, warga malah memanfaatkan lahan di kawasan ini untuk kepentingan budi daya. "Karena masalahnya memang banyak lahan dengan status hak milik," jelasnya setelah paparan pengesahan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening kepada Gubernur di Wisma Puri Gedeh, Kota Semarang, Rabu (20/2).

Rawa Pening sebagaimana diketahui, memang banyak digunakan untuk kebutuhan warga. Mulai dari menjadi bangunan alam yang digunakan sebagai pengendali tata air, pencegah banjir, serta sumber ekonomi masyarakat sekitar. Seperti perikanan, penggunaan air baku, hingga PLTA. "Rawa Pening itu krusial untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perlu diselamatkan," jelasnya.

Sebenarnya, sudah ada berbagai upaya untuk mengembalikan fungsi awal Rawa Pening. Semisal, penanaman tanaman kayu-kayuan di antara tanaman semusim, program agroforestri dan beberapa program lain.

Akan tetapi, langkah ini dinilai belum mampu mengimbangi laju kerusakan di danau. Yang banyak disebabkan oleh faktor eutrofikasi, dalam hal ini tak terkontrolnya pertumbuhan tanaman eceng gondok akibat kelebihan nutrisi di air. Sehingga berakibat pada adanya pendangkalan.

Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen bersama dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening antara seluruh stakeholder dengan masyarakat. Yakni, melalui pendekatan sosial ekonomi dengan merubah pola pikir masyarakat untuk penyelamatan Rawa Pening. "Intinya, kalau melalui komitmen bersama bisa dilestarikan ke depan. Tinggal pendekatan ke sosial ekonomi," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Ruhban Ruzziyatno mengatakan, proses sedimentasi mengakibatkan daya tampung air berkurang. Karena, bentuknya kini tak lagi menyerupai mangkuk.

Dengan sejumlah faktor yang disebutkan Sri sebelumnya, ditambah penggunaan lahan pasang surut (sempadan) sebagai lahan pertanian, berdampak pada penurunan fungsi danau. "Akibat sedimentasi, Rawa Pening kehilangan air sebanyak 15 juta kubik setiap tiga bulan. Tiga kali lipat dari Waduk Jatibarang,” katanya.

Kedalaman Rawa Pening saat ini tinggal 3 meter saja dibanding tahun 1990 silam yang bisa sampai 15 meter. Waduk alami ini sekarang sudah termasuk dalam 15 danau kritis di Indonesia.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambahkan, kerusakan Rawa Pening saat ini tergolong cukup parah. Selain terlampau banyaknya nutrisi pada air, ada limbah peternakan dari atas yang langsung masuk ke Rawa Pening, berakibat tumbuh suburnya eceng gondok.

Belum lagi penggunaan pestisida berlebihan, juga gulma yang mengendap di bawah menjadi pupuk alami. "Pencemaran organik di hulu musti kita cegah. Eutrofikasi, atau penyuburan yang sangat cepat perlu kita perbaiki," kata dia.

Sebagai antisipasinya, hal yang juga perlu diperhatikan dalam upaya penyelamatan Rawa Pening adalah penentuan batas dan zonasi pada sempadan. Melalui pembagian antara mana yang harus digunakan sebagai lahan konservasi dan budidaya. "Karena karambanya juga kebanyakan. Aturannya 16 persen maksimum. Ini over. Musti kita atur agar tidak terlalu banyak," jelasnya.

Menyiapkan seluruh pranata untuk regulasi, kelembagaan, anggaran serta komunikasi yang baik adalah upaya penyelamatan jangka pendeknya, menurut Ganjar. Sementara untuk jangka menengah adalah kerja sama gotong royong berbagai pihak. "Jangka panjang, ini musti dikonservasi. Sehingga kita bisa mengembalikan ke fungsi awal," tambahnya.

Pelaksananya, sementara itu menurut Ganjar, dikeroyok secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi, Kementerian PUPR, LHK, termasuk TNI/Polri untuk membantu. Juga civil society yang tidak bisa ditinggalkan. "Kita perlu pendekatan kepada masyarakat. Ayo bertani hati-hati," tandasnya.