Pejabat Diperiksa Kejagung, Wali Kota Cirebon Pusing

JawaPos.com CIREBON – Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis membenarkan jika sejumlah pejabatnya diperiksa kejagung terkait kasus Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tidak hanya kasus PPK IPM, kejagung juga menyelidiki program pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Kota Cirebon. PKBM saat itu di bawah Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan alokasi anggarannya mencapai Rp7 miliar.

Hal tersebut membuat wali kota gelisah. “Iya Mas pusing, PPK IPM pada diperiksa.  PKBM yang Rp7 miliar itu juga termasuk berat,” kata Azis kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Selasa (18/8).

Sementara mantan Wali Kota Cirebon Subardi saat dikonfirmasi hanya mengatakan, dirinya saat itu sebagai penanggung jawab. Sementara bagian teknis pelaksananya Satkorlak PPK IPM.

“Sudahlah jangan tanya itu-itu (perkembangan kasus PPK IPM, red) lagi. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” kata Subardi singkat. (abd/JPG)