Pemerintah Sebar Ratusan Mahasiswa dan Alumni Al Azhar ke Desa-desa 

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan berencana menerjunkan para mahasiswa dan alumni Al Azhar Mesir terjun ke masyarakat pedesaan. Aher-sapaannya- ingin, mereka membantu pemerintah melakukan penguatan akidah kepada masyarakat desa.   

Menurut Aher, keterlibatan para lulusan Al Azhar Mesir dalam pembangunan pedesaan sangat penting. Terlebih selama ini di Jabar sering muncul berita tentang perkembangan aliran sesat. Seperti halnya di Bogor, Kuningan dan lainnya. 

"Seperti Gafatar, itu disebabkan karena kurangnya ustad dan kiai yang menjadi panutan, sehingga masyarakat pun salah memilih panutan," jelas Heryawan disela acara Rapat kerja nasional lembaga persahabatan ormas islam di badan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM) Cipageran Cimahi Utara, Senin (15/5). 

Menurutnya saat ini jumlah ustad dan di kiai di pedesaan kurang memadai. Hal itu seiring dengan banyaknya yang bermigrasi ke kota. 

"Makanya di desa desa kekosongan kiai, makanya muncul kesesatan di desa. Apalagi lulusan di kampus pun hobinya tinggal di kota kota, ini yang perlu diselesaikan," katanya.

Oleh karena itulah lanjut Heryawan, pihaknya menggagas supaya para lulusan kampus bisa kembali ke desa dan mengembangkan nilai nilai agama di pedesaan. Termasuk juga mengembangkan perekonomian masyarakat desa. 

"Rencanannya ada sekitar 500 mahasiswa lulusan Al Azhar yang akan kita sebar ke berbagai desa di Jawa Barat, Insya Allah kami akan realisasikan," katanya. 

Sebetulnya lanjut Heryawan, pihaknya sudah membicarakan hal tersebut dengan para mahasiswa di Al Azhar Mesir. Termasuk juga berkoordinasi dengan pihak kampus Al Azhar. 

"Kami akan saling bantu dengan mahasiswa Al Azhar asal Jawa Barat. Salah satu komitmen mahasiswanya adalah kembali ke desa dan membangun desa desa," katanya. 

Lebih lanjut Heryawan mengatakan, peran mahasiswa dipedesaan sangat penting. Apalagi saat ini dana yang bergulir di pedesaan cukup besar seiring dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota. 

"Bahkan tahun depan bisa mencapai sekitar Rp 1,5 miliar, karena ada anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Tentunya dengan anggaran besar tersebut, maka perkembangan desa menjadi lebih optimal," pungkasnya.(bon/rmol/mam/JPG)