Isu Papua Kembali Menggaung di PBB, Ini Saran Bagi Jokowi

JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diminta untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam merespon isu Papua di sidang PBB. Dengan dibahasnya isu Papua dalam sidang tersebut menurut salah satu anggota tim loby Jaringan Damai Papua - LIPI, Marinus Yaung, sudah menggambarkan bahwa Kemenlu gagal meredam atau mengendalikan isu Papua yang akhirnya mencuat ke dunia internasional.

"Setelah saya menerima press rilis yang dikeluarkan oleh ketua Komite Khusus Dekolonisasi- Rafael Ramirez, saya kemudian mencoba mengkonfirmasi ke Kemenlu, Pak Armanta Taher dan beliau sampaikan bahwa benar itu adalah rilis resmi pernyataan resmi dari dekolonisasi PBB," kata Yaung kepada wartawan di Sekretariat ALDP, Padang Bulan, Waena, Jumat (29/9).

Dari pembahasan Papua di PBB ini ia memberi masukan agar Indonesia jangan lengah dari loby yang dilakukan di PBB. Pasalnya loby-loby seperti ini adalah bahasa bernuansa, bahasa bersayap yang harus diperhatikan seksama.

"Jadi menurut saya perlu sekali diantisipasi dengan menempatkan diplomat yang betul-betul bisa membangun komunikasi yang baik dengan ketua dewan dekolonisasi dan juga orang-orang kunci di Markas UN di New York. Jangan sampai ada penyampaian dari pihak kementerian luar negeri yang menyampaikan bahwa mereka telah meng-handle masalah Papua di luar negeri namun ternyata jebol juga," imbuhnya.

Isu Papua sendiri sempat menguat di MSG dan PIF. Dari pengalaman ini, Yaung kembali memberikan masukan untuk jangan lengah. Sebab apapun yang terjadi jika ingin masalah Papua tak mencuat di PBB maka perlu ada loby yang intensif untuk meyakinkan apa yang sebenarnya terjadi.

Ini juga sebagai teguran, sebab ia melihat Kemenlu telah gagal menahan isu Papua dalam sidang PBB sehingga perlu diperkuat dengan orang-orang yang berkompeten dan memilik kapasitas untuk membaca isu Papua dengan baik.

"Jangan justru menempatkan orang yang tak tahu masalah Papua dan asal ngomong dan tak sesuai fakta. Itu justru membuat parlemen di PBB tak percaya,”ujarnya.

Lalu soal petisi yang disebutkan bahwa Beny Wenda telah menyerahkan petisi Ketua Komite Khusus Dekolonisasi, Rafael Ramirez, ini sempat dibantah oleh Rafael Ramirez seperti berita yang dilansir dari BBC. Namun Yaung kembali mengingatkan untuk tetap berhati-hati. "Hal ini menurut saya harus diklarifikasi oleh Kemenlu dan rencana pekan depan akan dibahas dan saya pikir itu perlu dipastikan meski ada bantahan dari Ramirez," imbuhnya.