Pembangunan Infrastruktur Listrik Didorong Lebih Fleksibel dan Efisien

JawaPos.com — Upaya memperluas akses listrik dan memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan, terutama terkait sistem pengadaan material proyek.

Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menilai pembangunan sektor kelistrikan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi, pertumbuhan industri, hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Namun, efektivitas pelaksanaan proyek dinilai perlu diperkuat melalui sistem kerja yang lebih adaptif.

Ketua Umum AKLI, Puji Muhardi, mengatakan pembangunan jaringan distribusi, gardu induk, sistem transmisi, hingga elektrifikasi daerah terpencil menjadi agenda strategis yang perlu didukung seluruh pihak.

Baca Juga:Pasca Kejadian Blackout, Penguatan Backbone Listrik Sumatera Dinilai Mendesak

“Langkah pemerintah memperkuat sektor ketenagalistrikan merupakan kebijakan strategis. Tidak hanya untuk menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing industri nasional,” ujar Puji Muhardi, Rabu (27/5/2026).

Meski demikian, AKLI meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PLN (Persero). Menurut AKLI, sistem pengadaan material yang sepenuhnya disiapkan PLN masih menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Puji menyebut keterlambatan distribusi material, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga material yang belum lengkap saat pekerjaan dimulai menjadi persoalan yang cukup sering terjadi.

Baca Juga: Blackout Sumatera Jadi Peringatan, PLN Diminta Perbaiki Infrastruktur

“Kondisi ini menyebabkan kontraktor kesulitan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kontrak. Tidak sedikit proyek mengalami keterlambatan karena material utama belum tersedia lengkap di lapangan,” katanya.

AKLI mengusulkan agar kontraktor diberikan fleksibilitas lebih besar untuk melakukan pengadaan material tertentu secara langsung sesuai kebutuhan teknis proyek. Skema tersebut dinilai dapat mempercepat pengerjaan, meningkatkan efisiensi, sekaligus meminimalkan keterlambatan proyek strategis.

Selain itu, AKLI juga mendorong adanya ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, PLN, asosiasi, dan pelaku usaha guna merumuskan sistem pengadaan yang lebih efektif tanpa mengurangi prinsip transparansi dan pengawasan.