Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

JawaPos.com - Di tengah progres pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang hampir rampung, sejumlah kepala desa mulai merasakan dampak signifikan dari pemangkasan dana desa (DD) hingga sekitar 60 persen. Kondisi tersebut berimbas pada terbatasnya pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah direncanakan untuk masyarakat.

Kepala Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi, menyampaikan bahwa pembangunan gerai KDMP di wilayahnya kini telah mencapai sekitar 90 persen. Meski mendekati tahap akhir, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan.

“Prosesnya hampir 90 persen. Tinggal finishing seperti pengecatan dan beberapa perlengkapan yang belum terpasang,” ujarnya ketika dikonfirmasi, kemarin (21/4).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program KDMP membawa konsekuensi langsung terhadap alokasi dana desa tahun 2026. Sebagian besar anggaran harus dialihkan untuk mendukung program tersebut, sehingga rencana pembangunan lain tidak dapat dijalankan sesuai jadwal.

“Awalnya kami merencanakan pembangunan fisik seperti rabat jalan dan talut. Tapi karena anggaran terpangkas, akhirnya dilakukan bertahap,” katanya.

Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut diberlakukan secara merata, termasuk bagi desa yang belum memiliki lahan atau belum memulai pembangunan KDMP. Meski demikian, pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan harapan program tersebut mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Harapannya tentu KDMP ini bisa benar-benar mengangkat perekonomian masyarakat desa,” imbuhnya.

Baca Juga:Terkendala Lahan dan Dana, 4 Desa di Tulungagung Urung Bangun Koperasi Merah Putih

Hal serupa disampaikan Kepala Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kusbani. Ia menilai pemangkasan dana desa dalam jumlah besar cukup membebani pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program prioritas yang telah disusun sebelumnya.

“Kita ini sebenarnya hanya mengikuti kebijakan. DD dari pusat, kemudian ada pemotongan, ya kita ikut saja,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran, lanjutnya, membuat sejumlah usulan warga dalam forum musyawarah desa tidak dapat terealisasi secara optimal. Terutama program pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat desa.