Kembali Bikin Heboh, Gubernur Bobby Nasution Minta Seluruh Kendaraan Operasional di Sumut Pakai Plat BK atau BB

JawaPos.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution kembali bikin ramai. Bobby mengimbau seluruh kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah Sumatera Utara (Sumut) menggunakan plat BK atau BB. Menurut dia itu penting agar pajak kendaraan bermotor (PKB) masuk ke Sumut. 

Dengan begitu, Bobby menilai PKB tersebut bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Sumut. Dikutip dari laman resmi Diskominfo Sumut pada Selasa (30/9), Bobby menyatakan bahwa upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PKB semakin mendesak. Apalagi dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami efisiensi. 

”Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi, kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili,” ungkap dia. 

Keterangan tersebut disampaikan oleh Bobby usai hadir dalam Rapat Paripurna Persetujuan P-APBD 2025 di DPRD Sumut pada Senin (29/9). Menurut Bobby, kebijakan serupa juga diterapkan oleh daerah lain seperti Riau, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Barat (Kalbar). Sehingga dia menilai kebijakan itu biasa saja. 

”Jadi, ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama, untuk kepentingan bersama,” imbuhnya.

Berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan berplat luar Sumut yang ramai di media sosial (medsos), dia menjelaskan bahwa itu dilakukan saat dirinya kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat. Dia memastikan bahwa saat itu tidak ada razia atau penindakan. Dia menghentikan tiga truk untuk memeriksa tonase kendaraan tersebut karena jalanan di Langkat rusak.

”Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di-tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan,” terang dia.

Gubsu pun menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumut untuk kepentingan masyarakat Sumut. Dia ingin, melalui optimalisasi PAD PKB dari kendaraan operasional perusahaan, Pemda Sumut lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik di Sumut.

”Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berplat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.