Laksanakan Arahan Mendagri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota Se-Jateng Siap Gerakkan Siskamling Joga Tonggo

JawaPos.com–Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali melakukan pemantauan kondusivitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dirjen beserta jajaran melakukan inspeksi sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

”Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain. Ini untuk memastikan situasi kondusif kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan Mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali siskamling dan pos ronda di RT/RW untuk menjaga trantibumlinmas,” kata Safrizal seperti dilansir dari Antara.

Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan situasi kondusif daerah.

”Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan Mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sampel titik awal pemantauan ini,” kata Safrizal.

Dia menambahkan, Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerah. Apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trennya positif dan berada di atas rata-rata nasional.

”Mari bersama jaga Jawa Tengah demi keberlangsungan iklim investasi yang positif sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rakor Kondusivitas Wilayah di Jawa Tengah menyampaikan, pihaknya beserta 39 bupati/wali kota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam siskamling. Hal itu dalam rangka menjaga trantibumlinmas di Jawa Tengah.

”Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong-royong dalam menjaga stabilitas dan situasi kondusif wilayah,” ungkap Luthfi.

Dalam Rakor, lanjut dia, turut dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat situasi kondusif daerah. Yakni peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan satlinmas, dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, maupun karang taruna.

Situasi kondusif dan stabilitas daerah merupakan kunci bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum.