Said Abdullah Pastikan Evaluasi Menyeluruh Bagi Anggota DPRD Fraksi PDIP Jatim, Ingin Partai Banteng Tetap Dipercaya Rakyat

JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, partainya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh anggota DPRD Fraksi PDIP di Jawa Timur (Jatim).

Langkah ini merupakan bentuk keseriusan partai dalam merespons tuntutan rakyat, agar kinerja para wakil rakyat dan partai politik semakin baik sesuai harapan masyarakat.

“Tuntutan rakyat terhadap kinerja anggota DPR dan DPRD serta partai politik untuk lebih baik semakin gencar disuarakan. Kami menyadari partai politik sebagai organisasi publik berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk menangkap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Selasa (9/9).

Menurut Said, DPD PDIP Jatim telah menyiapkan mekanisme evaluasi yang ketat untuk mengukur sejauh mana anggota DPRD fraksi partainya benar-benar bekerja untuk rakyat. Evaluasi ini mencakup anggota DPRD kabupaten/kota hingga provinsi. 

“Sebagai bentuk komitmen melaksanakan tuntutan rakyat, kami wajibkan setiap anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan di Jatim bekerja maksimal sebagai legislator,” jelas Said.

Mekanisme evaluasi tersebut akan menyoroti sejumlah aspek, mulai dari keberadaan rumah aspirasi, tingkat kehadiran di rapat DPRD, kualitas legislasi, hingga pengawasan terhadap penggunaan APBD. Selain itu, kinerja komunikasi publik anggota dewan juga menjadi tolok ukur. 

“Kami ingin memastikan anggota DPRD aktif menyerap dan menindaklanjuti pengaduan rakyat, serta hadir dalam rapat-rapat penting yang menentukan kebijakan daerah,” tegas Said.

Said menambahkan, aspek kepatuhan anggota DPRD dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian penting evaluasi. Begitu pula dengan keterlibatan mereka dalam aktivitas kepartaian di berbagai tingkatan. 

“Kami ukur apakah mereka aktif di PAC, DPC, maupun DPD, karena loyalitas dan kontribusi di tubuh partai juga penting,” ungkap Said.

Selain mengawasi kinerja anggota DPRD, Said menyatakan bahwa instruksi juga diberikan kepada seluruh pengurus partai mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC, hingga DPD. Mereka diwajibkan membuka kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat. 

“Kami ingin partai benar-benar hadir di tengah rakyat, tidak hanya saat pemilu, tapi juga dalam keseharian mereka,” papar Said.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Said menyebut, transparansi ini merupakan komitmen partai agar rakyat bisa menilai secara langsung kinerja wakilnya di DPRD. 

“Dari laporan kinerja yang disampaikan kepada kantor partai, DPC dan DPD PDI Perjuangan di Jatim akan menyampaikannya secara berkala kepada publik,” tutur Said.

Said menekankan, langkah evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan rakyat terhadap partai. 

“Kami ingin PDI Perjuangan tetap menjadi rumah besar rakyat. Untuk itu, anggota dewan dari partai harus bisa menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar duduk di kursi parlemen,” tandas Said Abdullah.