Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 7 Agustus 2025 | 19.40 WIB

Digugat Forum Sekolah Swasta ke PTUN Bandung, Dedi Mulyadi Ungkap Kondisi Pendidikan di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier) - Image

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digugat oleh 8 organisasi sekolah dari Forum Sekolah Swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan tersebut teregister dengan Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG. 

Para penggugat mempermasalahkan kebijakan Pemprov Jabar perihal penambahan rombongan belajar (rombel) tahun ajaran 2025/26, yakni satu kelas sekolah negeri bisa diisi hingga 50 siswa. 

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menggugat. Terlebih, gugatan ini menjadi koreksi yuridis bagi dirinya.

“Itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis dan tentunya tujuan kita semua itu ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah,” kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Kamis (7/8).

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan kondisi pendidikan di Jawa Barat saat ini. Sekolah-sekolah negeri saat ini menampung sekitar 47 ribu anak dan masuk ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurut dia, bagi orang tua, langkah ini adalah harapan dan kebahagiaan dibanding tak bersekolah akibat jarak yang jauh.

Di sisi lain, eks Bupati Purwakarta ini mengakui bahwa Pemprov Jabar terlambat dalam menyediakan sekolah-sekolah negeri. Bahkan, sebelum dirinya menjabat, anggaran rehab kelas bernilai 0.

“Tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran, maka anggaran rehab mencapai hampir Rp 360 miliar dan perubahan anggaran nanti mencapai hampir Rp 450 miliar,” terangnya.

Terkait kondisi pendidikan di sekolah swasta, ia mengungkapkan terdapat penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun, padahal jumlah sekolah swasta mengalami penambahan.

Pada 2025 saja, terdapat 67 sekolah swasta yang baru berdiri. Dedi menilai, ini akan menjadi bahan analisis terkait pendirian sekolah baru yang disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah.

“Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, rebutan orang. Bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid,” jelasnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore