Pasokan BBM di Jember Langka Akibat penutupan Jalur Gumitir, Legislator Desak Pertamina SegeraTurun Tangan

JawaPos.com - Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akibat penutupan Jalur Nasional Jember–Banyuwangi via Gumitir menuai sorotan.

Anggota Komisi VI DPR M. Sarmuji mendesak PT Pertamina untuk segera turun tangan dan mengambil langkah cepat guna mengatasi dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

"Pertamina harus segera turun tangan. Ini situasi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai distribusi BBM tersendat terlalu lama karena masyarakat yang akan menanggung bebannya," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (29/7).

Menurut dia, meskipun respons awal dari Pertamina sudah terlihat, namun akselerasi di lapangan masih sangat dibutuhkan.

Ia menekankan pentingnya pengalihan jalur distribusi BBM dari wilayah lain seperti Surabaya, guna menutupi kekosongan suplai akibat terhambatnya akses dari Banyuwangi.

“Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu mengungkapkan, kelangkaan tersebut menyebabkan lonjakan harga BBM di tingkat eceran yang mencapai Rp 17.000 hingga Rp 22.000 per liter.

Hal ini dinilainya sangat memberatkan masyarakat, terutama kalangan kecil dan pelaku usaha transportasi.

Kelangkaan BBM berdampak pada antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU di Jember, menyusul terganggunya pasokan dari Fuel Terminal Banyuwangi.

Kebutuhan BBM harian di wilayah tersebut mencapai 700 kiloliter, dengan total 41 SPBU di Jember dan 8 di Bondowoso yang kini terdampak langsung.

Ia pun mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, turut aktif dalam pengawasan distribusi BBM dan mencegah kemungkinan praktik penimbunan di tengah kondisi darurat ini.

“Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” pungkasnya.