Dispendik Makassar Bantah Tudingan SPMB 2025 Banyak Siswa Titipan

JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kota Makassar membantah tudingan banyak pihak yang menyebut Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 tidak berjalan adil dan transparan. Sebab banyaknya siswa titipan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menyatakan, SPMB tahun ajaran 2025 berjalan sesuai regulasi dan prinsip keterbukaan informasi. Setiap hasil seleksi dapat diakses langsung melalui situs resmi SPMB masing-masing sekolah.

”Ini komitmen kami untuk memastikan transparansi data dan akuntabilitas proses penerimaan,” ujar seperti dilansir dari Antara.

Achi Soleman menyatakan komitmennya terhadap integritas dan keterbukaan, serta memastikan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara transparan, berbasis sistem daring, dan sesuai regulasi yang berlaku. Dinas Pendidikan mengajak para pengunjuk rasa agar duduk bersama dan membahas apa yang menjadi pokok permasalahan. Namun, tak direspons para pendemo.

”Padahal kami di Dispendik siapkan data untuk paparkan sesuai apa menjadi aspirasi pengunjuk rasa,” jelas Achi Soleman.

Achi menjelaskan, mekanisme SPMB 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP.

”Tahun ini sudah tidak lagi menggunakan istilah PPDB seperti sebelumnya, seluruh prosedur dilaksanakan sesuai ketentuan baru,” kata Achi Soleman.

Menurut dia, pelaksanaan SPMB berbasis prinsip transparansi. SPMB dijalankan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Seluruhnya mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

”Jumlah kuota yang masih tersedia bisa dilihat langsung di masing-masing sekolah, jadi masyarakat bisa memantau sendiri secara real time,” tandas Achi Soleman.

Menanggapi isu 2.000 Anak terancam tidak sekolah, Achi Soleman menyatakan hal itu tidak berdasar. Pihaknya memastikan informasi itu tidak benar.

”Pak Wali Kota dan Bu Wawali telah menjamin kepastian hak pendidikan anak-anak, baik melalui pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel) maupun skema subsidi pendidikan di sekolah swasta,” tutur Achi Soleman.

Pendaftaran sistem daring untuk cegah praktik nepotisme. Dia menambahkan, Dinas Pendidikan juga membantah keras tuduhan nepotisme dalam proses pendaftaran.  Pendaftaran dilaksanakan mandiri oleh orang tua atau wali murid melalui sistem daring resmi.

”Sistem daring ini justru diterapkan untuk meminimalkan peluang intervensi atau praktik titip-menitip. Kami pastikan tidak ada ruang untuk kecurangan,” ungkap Achi Soleman.