Pemkot Kediri Tahun Ini Targetkan Semua Industri Makanan Minuman Bersertifikat Halal, Biayanya Tembus Jutaan Rupiah

JawaPos.com - Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menargetkan semua industri makanan dan minuman (mamin) bersertifikat halal. Batas waktunya yakni hingga 17 Oktober 2024.

Namun realisasi dari kebijakan tersebut ternyata masih jauh dari target yang ditentukan karena masih ada ribuan industri mamin yang belum memiliki sertifikat halal.

Dilansir dari Radar Kediri (Jawa Pos Group) pada Jumat (23/2), dari 8.765 industri, yang sudah memiliki sertifikat halal masih belum ada separonya.

Baca Juga: Para Pelaku UMKM di Kota Kediri Mengaku Keberatan Mengurus Sertifikasi Halal Apabila Harus Bayar Mahal

"Data per Desember 2023 total yang sudah memiliki sertifikat halal sebanyak 3.657," terang Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri Lilin Nuryani.

Lilin mengatakan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu, namun kebijakan tersebut kembali ramai dibahas lantaran tahun ini menjadi batas waktu tenggat.

Kebijakan tersebut menjadi semakin berat lantaran para pedagang kaki lima (PKL) juga harus memiliki sertifikat halal.

Baca Juga: Kemendagri Dorong Akselerasi Sertifikasi Halal di Daerah Menggunakan APBD

Pemkot Kediri pun terus melakukan upaya untuk memenuhi target. Di mana tahun ini pemkot sudah memiliki anggaran untuk merealisasikan program sertifikasi halal tersebut.

Disperdagin memfasilitasi pemilik usaha makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

"Kuota kami hanya untuk 100 pelaku usaha," jelasnya.

Baca Juga: Pendaftar Sertifikasi Halal Tahun Ini Capai 1,3 Juta Pemohon

Menurut Lilin, kuota tersebut sudah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 40 kuota. Sedangkan pada 2021 kuotanya hanya untuk 10 pelaku usaha.