Parah! Konsumsi Pelantikan KPPS di Jogja Bak Snack Layatan

JawaPos.com – Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara serentak yang digelar pada Kamis (25/1), berujung masalah di Yogyakarta.

Pasalnya, konsumsi yang dibagikan kepada anggota KPPS yang dilantik, dinilai tak layak untuk sebuah acara besar yang digelar oleh KPU. Bahkan konon, konsumsi yang dibagikan bak snack yang ada di layatan.

Dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), konsumsi tidak layak yang diterima oleh anggota KPPS ditemukan di sejumlah wilayah di Sleman, Yogyakarta.

Dalam satu kotak konsumsi yang dimaksud, dikatakan hanya berisi roti, keripik dan air mineral gelas.

Hal ini lantas menjadi ironi bagi para anggota KPPS. Salah satu anggota KPPS, Hendriyanto, mengatakan bahwa konsumsi tak layak ini seolah-olah panitia tidak menghargai para anggota KPPS yang akan bertugas.

Padahal, menurutnya, ratusan bahkan ribuan anggota KPPS itu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelantikan. Namun, konsumsi yang diberikan ternyata hanya demikian.

“Kalau di dusun saya seperti menu sripah (masa berkabung),” kata Hendriyanto.

Respon KPU Sleman

Keluhan konsumsi tak layak seperti menu layatan ini, menjadi viral dalam waktu cepat di sosial media. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman pun akhirnya buka suara.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, mengatakan bahwa pihaknya juga terkejut dengan isi konsumsi anggota KPPS yang dikeluhkan. Padahal, seharusnya anggota KPPS bisa mendapatkan konsumsi lebih dari itu.

Baehaqi bilang, pihaknya sudah menyiapkan anggaran konsumsi masing-masing orang sebesar Rp 16 ribu. Dalam hal ini, Baehaqi menyebut kesalahan ada pada pihak ketiga atau vendor penyedia konsumsi.

“Jujur, saya juga sangat kaget dengan kejadian itu, karena anggaran sebesar Rp 16 ribu, kok fakta di lapangan seperti itu,” kata Baehaqi.

Ia menjelaskan, sebenarnya, dalam rencana awal, anggaran konsumsi akan diturunkan kepada sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) terlebih dahulu, untuk kemudian dialokasikan kepada anggota KPPS.

Namun lantaran ada arahan lanjutan, kata dia, akhirnya KPU Sleman langsung menganggarkan konsumsi anggota KPPS dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Konsumsinya tidak memanusiakan manusia. Sehingga sekretariat pun berkoordinasi dengan pihak ketiga,” lanjutnya.