Gubernur Jawa Timur Khofifah Tekankan Pentingnya Mitigasi dan Pemetaan Status Bencana di Tiap Wilayah

JawaPos.com–Pemprov Jawa Timur melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi 2023-2024. Rakor dipimpin Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto di Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Provinsi Jatim.

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di tiap-tiap wilayah secara tepat. Gubernur juga mengingatkan ancaman bencana hidrometorologi yang kerap terjadi pada awal tahun.

”Ini persoalan relatif  sederhana. Tetapi harus cek detail. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik seperti tersumbat sampah atau barongan (sampah bambu) ini bisa diantisipasi lebih dini,” kata Khofifah.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, kekeringan di Indonesia akan terjadi hingga awal tahun, kisaran Januari-Februari 2024. Namun ada beberapa daerah yang bakal diguyur hujan pada November 2023.

”Namun diprediksikan akhir November 2023 sudah turun hujan. Tapi ini yang harus kita khawatirkan juga jika curah hujan tinggi di awal tahun depan, ini bisa berpotensi untuk terjadinya banjir,” kata Suharyanto.

Kepala BNPB menyebut tingkat kerawanan karhutla Jatim cukup tinggi. Utamanya pada musim kemarau.

”Gunung Arjuno, Bromo, dan baru-baru ini Lawu juga terbakar. Bahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga terbakar. Kejadian ini telah kami bantu dengan helikopter yang mampu melakukan water bombing,” ujar Suharyanto.

Dia menyampaikan, di Jatim ada lima wilayah yang memiliki kuantitas bencana lebih dari 50 kejadian. Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, dan Malang.

”Harapannya kejadian bencana seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang. Misalnya karhutla di Bromo, itu sangat merugikan karena pemadaman sampai satu minggu,” terang Suharyanto.

Menurut dia, upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah untuk bisa dimasifkan. Misalnya di Pantai Teleng Ria, Pacitan, yang mulai ditanami Cemara Udang. Itu adalah mitigasi yang bisa dilakukan.

Saat ini di Jatim dalam catatan BNPB, ada 21 kabupaten/kota yang menetapkan status. Untuk siaga darurat terdapat sebanyak 12 kabupaten/kota dan untuk status tanggap darurat terdapat 9 kabupaten/kota. BNPB juga menyalurkan bantuan dana siap pakai dan peralatan untuk 21 kabupaten/kota tersebut.