PDIP Jatim Menilai Tiga Kartu Sakti Bikin Jokowi Makin Dicintai Rakyat

JawaPos.com - Setelah Malang, Jember, dan Banyuwangi, capres nomor urut 01 Joko Widodo kembali melakoni safari politik ke Jawa Timur. Selasa (2/4), Jokowi kampanye di Ngawi.

Banyak warga, pendukung, relawan dan kader PDI Perjuangan (PDIP) yang menyambut kedatangan Jokowi di Ngawi. Hal itu, mendongkrak optimisme PDIP Jawa Timur.

"Jadi ini melipat gandakan semangat untuk terus menggemakan satu paket pemenangan. Yaitu Pak Jokowi dan PDI Perjuangan," kata Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Rabu (3/4).

Selain menyapa warga dan pendukungnya, Jokowi juga memamerkan 3 kartu saktinya. Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.

Kusnadi menjelaskan, fungsi kartu tersebut sesuai dengan namanya. Kartu Sembako Murah membuat warga dan para ibu tak perlu galau soal kebutuhan pangan. KIP Kuliah akan mencetak berjuta sarjana untuk kemajuan bangsa. Kartu Pra Kerja mencetak SDM berdaya saing tinggi sehingga sangat kompetitif di dunia kerja.

"(Tiga kartu sakti) membuat calon petahana semakin dicintai rakyat. Semua itu selaras dan terus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," tambah Kusnadi

Soal penyelenggaraan Pemilu 2019 pada 17 April nanti, Kusnadi menyatakan telah menyiapkan semua infrastruktur partai di anak ranting hingga provinsi. Pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 260 ribu orang saksi.

"Insya Allah dengan dukungan warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, kelompok perempuan, komunitas milenial, dan berbagai elemen lain, suara 01 dan PDI Perjuangan kian menanjak menang di Jawa Timur dan Indonesia," katanya.

Sementata itu Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari menambahkan, sosok Jokowi dan eksistensi PDIP mendapat sambutan positif dari masyarakat Ngawi. Untuk itu, partainya dan Jokowi akan terus menjalankan program kerakyatan.

Sehingga Indonesia dapat menjadi rumah yang ramah bagi seluruh warga. Tanpa, memandang latar belakang agama, suku, golongan, maupun kemampuan ekonomi

“Konsepsi PDI Perjuangan sebagai rumah kebangsaan Indonesia Raya kami jalankan dengan program-program pro keadilan sosial dan menjadikan kabupaten/kota, provinsi," pungkas Sri Untari.