ASN Terlibat Politik Praktis Terancam Dipecat

JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Hadi Prabowo menegaskan tidak segan-segan melakukan pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) jika terlibat politik praktis. 

Hal ini sebagai wujud bentuk netralitas pada ASN menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

"Jika memang terbukti maka kami akan berikan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan," katanya saat ditemui di Mapolda Sumsel, Senin (24/9).

Saat ini, untuk menyukseskan Pilpres dan Pileg pihaknya dan seluruh Forkominda telah berkoordinasi. Dengan begitu, dirinya berharap setiap instansi di lingkup pemerintahan, penyelenggara, serta pengawas dapat memahami porsi dan tugas masing-masing.

"Kami juga menghimbau agar tidak melakukan ujaran kebencian karena dapat menimbulkan gejolak di masyarakat," harapnya.

Sementara itu, KPU Sumsel, Aspahani mengatakan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg ini menggunakan anggaran yang diatur oleh KPU Pusat. Meskipun begitu, pihaknya memberikan rujukan anggaran Pilkada sebagai pembanding dan pertimbangan penggunaan dana.

Dijelaskannya, dalam Pilgub lalu dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan yakni sebesar Rp 318 miliar belum lagi ditambah dana Pilkada Kabupaten/Kota.

"Dana ini juga mengacu pada jumlah TPS yang ada di Sumsel," katanya. 

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah menyesuaikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilpres dan Pileg baik untuk pemilih pemula dan lain sebagainya.

"Saat ini kami masih memikirkan solusi bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPT," tutupnya.