DKI Dapat WTP, Pengamat: Anies Jangan GR, Ini Hasil Kerja Ahok!

JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) DKI Jakarta. Namun, hal itu dinilai mencurigakan lantaran waktu penyusunan laporan yang ditempuh cukup singkat.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, pencatatan aset ibu kota untuk LKPD 2017 sudah dimulai sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno hanya meneruskannya.

“Opini WTP yang didapat oleh DKI, Anies Baswedan jangan GR. Itu bukan kerja dia. WTP ini memang adalah hasil kerjanya Ahok. Sejak kerjanya Ahok,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (29/5).

Dia menilai ada yang mengganjal dengan pemberian opini tersebut. Pasalnya, untuk memperbaiki pencatatan aset sejatinya diperlukan waktu dua hingga tiga tahun. Sebab, pegawai negeri sipil (PNS) DKI tidak terbiasa bekerja cepat.

“Butuh 2-3 tahun untuk me-list, memperbaiki, itu kok bisa (cepat) begitu. Karena kita tahu yang namanya PNS DKI itu kerjanya lambat, tidak akan bisa mengejar WTP, tidak akan bisa mengejar rekomendasi BPK yang seperti itu. Jadi ini suatu kecurigaan,” tutur Uchok.

Dia mengatakan, aset-aset DKI banyak yang tercecer karena tidak dilakukan inventarisasi dan tidak dicatat dengan baik. “Jadi ada aset di mana-mana, nggak kelihatan. Itu kan butuh satu tahun-dua tahun yang kayak gitu,” kata dia.

Untuk Anies, Uchok tidak yakin akan bisa mempertahankan gelar WTP pada tahun berikutnya. Hal tersebut mengingat penyusunan laporan bukan sepenuhnya merupakan hasil kerja saat masa kepemimpinannya.

“Anies kita lihat tahun depan apakah masih bisa mempertahankan WTP atau tidak. Kalau WTP hari ini bukan kerja kerasnya Anies. Saat ini Anies hanya penikmat adanya WTP ini,” tandasnya.

Adapun LKPD 2017 DKI Jakarta sudah diserahkan ke DPRD DKI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5). Namun, Sistem pelaporan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) juga dinilai kurang maksimal. BPK mengimbau Pemprov DKI untuk segera mungkin menyikapi rekomendasi dengan memberikan jangka waktu 60 hari. (yes/Yesika)