6 Ribu Warga Miskin Pekanbaru Tak Terima e-Voucher Kemensos

JawaPos.com - Banyak data warga miskin yang menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) atas bantuan pangan non-tunai (BPNT) tidak terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos) membuat mereka terancam tidak menerima bantuan tersebut. Sehingga BPNT itu tidak tersalurkan secara menyeluruh untuk keluarga miskin.

Koordinator BPNT Kota Pekanbaru Jasman menyebutkan, di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang terpilih dalam penerapan penyaluran KKS dengan sistem berbasis perbankan.

Untuk Pekanbaru, Kemensos telah menargetkan sebanyak 20.517 KPM berdasarkan data penerima beras miskin (raskin). Sementara yang terdata baru sekitar 13 ribu lebih KPM. Sisanya, sekitar 6 ribu lebih tidak terdata di Kemensos. Sehingga bantuan tidak dapat disalurkan seutuhnya.

“Kami akan turun dan nantinya ada staf pendamping yang akan terjun langsung ke tingkat kecamatan, kelurahan maupun ke RT/RW mendata kembali bagi yang berhak menerimanya,” ujar Jasman seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (18/3).

Untuk diketahui, warga miskin yang menjadi KPM BPNT akan mendapat e-voucher. Setiap bulan, KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp 110 ribu yang tersimpan dalam e-voucher dan bisa dibelanjakan di e-warung Kube.

Jasman menyebutkan, dari prosedur seharusnya pihak RT/RW bisa memastikan jumlah KPM atas program BPNT. Sementara itu, Lurah Maharatu Krisna Minang mengatakan, di Kelurahan Maharatu terdata sebanyak 610 KP). “Kami akan lakukan pendataan kembali terkait KPM. Karena dari 610 orang itu saat ini banyak yang tidak aktif lagi menerima bantuan. Sehingga kami akan melakukan pendataan agar benar-benar yang berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Itu harapan kami,” ujarnya. (*2/iil/JPG)