Oknum PNS Jadi Pengedar Narkoba, Ngakunya Gaji Tak Cukup

JawaPos.com - Anggota Opsnal Satreskoba Polres Kutim menangkap oknum PNS Pemkab Kutim berinisial AS (39) pada Jumat (20/1). Dia merupakan pemain lama dalam bisnis narkoba. AS beralasan menyambi berdagang narkoba jenis sabu-sabu karena banyak utang yang harus ditanggung sedangkan gajinya tak cukup.

Sebelumnya, polisi menangkap dua tersangka dari sebuah jaringan yang beroperasi di kawasan Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kutim. Keduanya berstatus pegawai honorer dan PNS di organisasi perangkat daerah (OPD) yang sama. 

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti enam poket sabu seberat 2,46 gram, plastik klip, alat isap, timbangan, dan uang Rp 7 juta yang diduga hasil transaksi.

Ditemui setelah pemeriksaan, AS mengaku baru enam bulan berjualan sabu. Target penjualan sabu rata-rata teman dekat, termasuk sejawatnya di kantor, dan di luar kantor. “Saya punya pelanggan tetap,” ucapnya dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Selasa (24/1).

Dia menyebut, narkoba yang dijualnya didapat dari teman di Kukar seharga Rp 5,2 juta dengan berat total sekira empat gram. Sementara olehnya, sabu tersebut dibagi-bagi dan dijual dengan harga beragam, dari Rp 300 ribu–Rp 500 ribu per poket.

“Biasanya komunikasi via telepon. Bila sudah sepakat, pembeli langsung mendatangi rumah saya. Barang yang diamankan seberat 2,4 gram itu sisa pengambilan minggu lalu,” papar AS yang juga mengaku pemakai aktif sabu-sabu.

Sementara itu, rekan AS yang lebih dulu tertangkap, FR (30), merupakan pegawai tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) pada OPD dan dan bagian yang sama. Dia mengaku hanya iseng pakai narkoba dan tak jarang menjadi perantara bila ada yang perlu. “Kadang saya pakai sabu sama teman-teman,” imbuhnya.

Terpisah, Kasat Reskoba Polres Kutim Iptu Abdul Rauf mengaku masih melakukan pengembangan. Termasuk mencari pelanggan tetap AS yang ada dalam list nama yang ditemukan saat penangkapan. “Ada 11 nama akan kami panggil, sementara sebagai saksi,” singkatnya.

Sementara itu, penelusuran ke OPD terkait yang diakui AS tempatnya bekerja, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, media ini tidak mendapat banyak informasi. Plt Kepala Bappeda Kutim Sumarjana juga enggan berkomentar. “Saya tidak tahu. Itu aib, jangan diumbar,” imbuhnya seraya pergi. (*/dns/ica/k16/fab/JPG)