Dugaan Pembungkaman Muncul Saat Fitur Live TikTok Tiba-tiba Mati, TikTok Indonesia Buka Suara

JawaPos.com - Di tengah gelombang demonstrasi besar yang melanda berbagai kota di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, langkah mengejutkan datang dari TikTok. Platform media sosial asal Tiongkok itu mengumumkan penangguhan sementara fitur TikTok Live di Indonesia.

“Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab. Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok Live selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada," ujar juru bicara TikTok, Sabtu (30/8).

Langkah tersebut sontak menimbulkan tanda tanya. Banyak warganet menduga kebijakan ini bukan semata alasan 'pengamanan', melainkan berkaitan erat dengan upaya membatasi ruang publik digital, terlebih saat masyarakat menggunakan media sosial untuk menyiarkan aksi demonstrasi secara langsung.

Dalam beberapa hari terakhir, video siaran langsung dari jalanan, yang memperlihatkan bentrokan, orasi mahasiswa, hingga aksi damai, menjadi salah satu sumber utama informasi yang tak bisa ditemukan di media arus utama. 

Dengan dimatikannya fitur Live, publik kini menilai akses terhadap informasi alternatif berkurang drastis.

Banyak pihak menilai, kebijakan ini bisa dibaca sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat yang makin masif. Pemerintah sebelumnya juga sudah dikritik karena membatasi akses internet di sejumlah wilayah saat aksi protes pecah.

Kini, keputusan TikTok dianggap mempersempit ruang warga untuk menyuarakan protes dan menyalurkan informasi dari lapangan. “Mereka memutus salah satu jalur komunikasi rakyat. Padahal, media sosial adalah saksi paling jujur dari apa yang terjadi di jalan,” tulis seorang netizen di platform X.

Meski pihak TikTok berdalih bahwa penangguhan bersifat sementara, publik menilai langkah ini sebagai preseden berbahaya yang menunjukkan rapuhnya kebebasan digital di Indonesia, terutama saat suara rakyat sedang menggema di jalanan.