Hendrawan: Saat Pak Prabowo Berjaya, Ekonomi RI Dinilai Lebih Liberal

JawaPos.com - Indonesia saat ini sedang salah arah. Begitu intisari dari kritikan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto dalam video di akun Facebook-nya.

Menanggapi kritik Prabowo, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno tampak tak terkejut. Hendrawan mengingatkan, kritik Indonesia salah arah sudah sering dilontarkan para tokoh, bahkan sejak awal era Reformasi.

"Jadi, sekali lagi bukan barang baru. Kalau sekarang disampaikan lagi itu sirup lama dalam kemasan baru," ujar Hendrawan saat dihubungi, Kamis (21/6).

Anggota Komisi XI DPR itu bahkan mengaku juga pernah melontarkan kritik dengan nada yang sama mirip Prabowo kepada pemerintah saat itu. Hendrawan menyebut, arah kebijakan ekonomi Indonesia di era Orde Baru atau pada masa pemerintahan Soeharto condong liberal.

"Saat Pak Prabowo 'berjaya', sudah dinilai ekonomi Indonesia lebih bercorak liberal. Jadi, yang disampaikan Pak Prabowo bukan barang baru. Saya di kelas-kelas kuliah dan seminar melakukan kritik tajam terhadap pembangunan yang dijalankan Orde Baru," katanya.

Sebelumnya, dalam akun Facebook miliknya, Ketua Umum Partai Gerindra‎ menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dia menyebut bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini berada di arah dan jalur yang salah dan dalam kondisi lemah.

Prabowo mengungkapkan, masalah yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidaksetiaanya terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ia pun mengaku saat ini banyak yang menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai mantera dan slogan semata. Namun, hakikatnya tidak dipahami dan tidak mau dilaksanakan.

Prabowo mencontohkan, bagaimana bisa dikatakan keadilan sosial jika yang menguasai kekayaan negara hanya segelintir orang saja. Prabowo menyebut selama ini yang menikmati kekayaan negara tidak kurang dari satu persen.

Selain itu, Prabowo juga menyindir keluhan pemerintah Jokowi-JK yang kerap menyebut anggaran terbatas. Namun, di sisi lain gaji pegawai terus dinaikkan.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia telah lepas kendali dari penguasaan negara. Ia menilai kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia dalam keadaan lemah.

Oleh sebab itu, dia berpesan kepada pemerintah untuk berpijak kepada Pasal 33 UUD 1945, yakni kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara.