Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 20 Juni 2018 | 23.53 WIB

Demokrat Berang, Enggan Disamakan Kebijakan SBY dengan Jokowi

Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur (Pj) Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6). - Image

Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur (Pj) Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6).


JawaPos.com - Partai Demokrat berang lantaran Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ‎membandingkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga ada penjabat gubernur dari TNI.


Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan ‎Mayjen TNI Setya Purwaka yang menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Timur periode Agustus 2008-Februari 2009, sudah alih status dari TNI menjadi PNS.


Selanjutnya, penjabat Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo. Dia menempati posisi penjabat sementara Gubernur Sulawesi Selatan pada periode Januari 2009-April 2008.


Menurut Jansen, ‎Tanribali Lamo sudah alih status dari TNI menjadi PNS dengan menjadi jadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri sebelum menjadi penjabat Gubernur di Sulawesi Selatan.


"Jadi berbeda dengan M. Iriawan ini," ujar Jansen kepada JawaPos.com, Rabu (20/6).


Terkait Irjen Pol, Carlo Brix Tewu yang 2016 silam menjadi penjabat sementara Gubernur Sulawesi Barat dikatakan Jensen sudah menjadi preseden buruk. Karena menempatkan perwira Polri aktif.


"Walau pada masa itu tidak diributkan karena publik belum ngeh, itu juga salah. Jangan karena itu tidak ketahuan, maka diulang lagi. Ini sama dengan logika, Maling tidak ketangkap, berikutnya maling lagi, masak jadi dibenarkan. Ya tetap harus ditangkaplah. Karena itu salah," tegasnya.


Sehingga menurut Jansen, jangan samakan apalagi dijadikan yurisprudensi politik kebijakannya di era SBY oleh Jokowi. Pasalnya saat ini sudah copy paste namun salah prosesnya.


"Di era SBY itu semua kebijakannya penuh pertimbangan, terukur dan prudent. Jadi apa yang disampaikan Ali Muchtar ini mengigau, menggambarkan ketidakmengertiannya dan dangkalnya pengetahuannya," pungkasnya.


Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkit penjabat gubernur dari anggota TNI aktif di era Presiden SBY.


‎‎Dia pun membandingkan, Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi penjabat gubernur Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008. Kemudian Mayjen TNI Setia Purwaka yang dilantik menjadi penjabat Gubernur Jawa Timur 2008-2009.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore