Ongkos Politik Calon Legislator Golkar Capai Rp 500 Juta

JawaPos.com - Mahalnya ongkos politik masih terjadi hingga saat ini. Ketua DPD Golkar Kotawaringin Timur (Kotim) Supriadi mengatakan, masing-masing calon anggota legislatif (caleg) harus menyiapkan dana minimal Rp 500 juta untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2019.

"Saya blak-blakan saja. Caleg Partai Golkar minimal harus sediakan cost politik sekitar Rp 500 juta," kata Supriadi dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup), Senin (18/6).

Menurut Supriadi, ongkos politik yang tinggi tersebut tidak bisa dihindari. Apalagi caleg tersebut ditempatkan di daerah pemilihan dengan tingkat persaingan yang ketat.

Dana menjadi indikator penentu. Fulus sebesar itu digunakan untuk logistik sosialisasi hingga biaya tim pemenangan caleg.

Supriadi menuturkan, biaya sebesar itu tidak hanya terjadi dalam pemilu 2019. Dalam pelaksanaan Pileg 2014 juga sudah tinggi.

Bahkan, beredar informasi yang menyebutkan, caleg di daerah perkotaan setidaknya menghabiskan dana hingga miliaran rupiah untuk meraih kursi di DPRD Kotim. "Kalau biaya seperti itu sudah lumrah bagi kalangan politikus. Justru kalau tanpa biaya politik itu terbilang tabu," tegasnya.

Tingginya biaya politik itu berkaitan erat dengan target yang dipasang partai berlambang pohon beringin itu. Supriadi mengungkapkan, Golkar menargetkan perolehan sekitar 12 kursi.

Artinya, seluruh kader Golkar harus menambah enam kursi baru lagi dari perolehan saat ini sebanyak enam kursi. Menurutnya, tingginya target itu bukan hal yang mustahil dicapai.

Apalagi jika melihat komposisi caleg yang akan dijagokan Golkar. Selain itu, mekanisme perhitungan kuota kursi dalam aturan pemilu yang baru, dinilai menguntungkan Golkar.

Pihaknya perlu menambah daya gedor untuk meraih 12 kursi di DPRD Kotim. "Saya nggak mau caleg saya dianggap biasa. Orang yang dicalonkan Golkar adalah orang-orang yang luar biasa," ujarnya.

Supriadi menambahkan, caleg yang diajukan nantinya didominasi kader Golkar. Mereka berasal dari semua golongan.

"Semua yang dicalonkan kader Golkar. Kami tidak membuka pendaftaran untuk caleg, karena kader kami yang potensial melimpah," tegasnya.

Mengenai tingginya biaya politik, pengamat anggaran politik dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan, biaya politik untuk menjadi caleg memang mahal.

"Untuk DPR itu, bisa antara Rp 4 miliar – Rp 10 miliar, untuk DPRD provinsi bisa antara Rp 2 miliar – Rp 5 miliar. Biaya itu untuk alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, dan lainnya. Itu cost politic kalau mau menang," kata Uchok, beberapa waktu lalu.

Menurut Uchok, biasanya untuk caleg yang berasal dari kader partai, biaya itu akan dikeluarkan untuk mendanai saksi di TPS, dengan estimasi satu TPS Rp100.000. Sementara itu, Uchok mengungkapkan, untuk caleg yang bukan dari kader partai justru biaya politiknya akan lebih mahal.