Soal Temuan DPT Bermasalah, KPU Jateng: Realitanya Memang Demikian

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah merespon laporan Tim pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah terkait temuan potensi jutaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Laporan tersebut ditindaklanjuti usai tim pemenangan paslon nomor urut 2 melapor ke Bawaslu.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Tim pemenangan Sudirman-Ida bersama Bawaslu Jateng untuk menkonfirmasi contoh data ganda dan invalid," kata Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo saat dihubungi, Kamis (14/6).

Diberitakan sebelumnya, Tim Pemenangan Sudirman-Ida melalui juru bicaranya Sriyanto Saputro mengatakan pada Jumat (8/9) lalu telah melapor ke Bawaslu. Hal ini terkait temuan DPT bermasalah oleh timnya, macam pemilih ganda, data invalid, pemilih di bawah usia 17 tahun.

Berdasarkan hasil penelusuran timnya sementara di 23 Kabupaten/Kota se-Jateng, per Senin (11/6) ada sekitar 3.714.209 pemilih yang berpotensi bermasalah. Setidaknya, ada 22 variasi kegandaan pada kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, dan alamat yang terjadi merata di seluruh kabupaten dan kota di Jateng. 

Menanggapi hal itu, Joko menegaskan, potensi tiga juta pemilih ganda dan invalid yang dilaporkan merupakan data perkiraan. Jumlah itu bisa dikatakan sebagai total dari sampel di beberapa kabupaten/kota. "Itu bukan DPT ganda," sambungnya.

Menurut Joko, pascapenetapan DPT, KPU selalu melaksanakan proses pemeliharaan DPT meliputi pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih pindah alamat dan pemilih berubah status. Ia mengaku pihaknya menindaklanjuti temuan dari tim pemenangan itu dengan mekanisme pemeliharaan. Langkah ini diambil lantaran DPT telah ditetapkan jauh hari sebelumnya. 

Oleh karenanya, Joko pun membantah tentang adanya banyaknya pemilih ganda dan pemilih invalid. Menurutnya, temuan yang dilaporkan tim sukses pasangan Sudirman-Ida memang begitu adanya. 

"NKK kami sudah dikonfirmasi ke KPU Kabupaten/Kota, bahwa asumsi kode daerah dalam NKK harus sama dengan wilayahnya. Setelah dicek di lapangan realitanya memang demikian. Jadi tidak harus sama dengan NKK daerahnya kecuali kepala keluarganya ganti," tambahnya merinci. 

Joko mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi ke KPU Kabupaten/Kota terutama untuk nama-nama yang diduga tak valid. Seperti di Kabupaten Banjarnegara dimana ditemukan banyak pemilih yang terdiri dari tiga huruf saja.

"Realita di lapangan memang hanya tiga huruf dan jumlahnya cukup banyak. Kami juga sudah menginstruksikan KPU Kab/Kota untuk mencermati ulang," lanjutnya.

Soal potensi penyalahgunaan data pemilih, Joko menegaskan bahwa penyampaian surat pemberitahuan (C6-KWK) kepada pemilih akan disampaikan kalau ada dan ketemu pemilihnya.