Sudah Ada Gapoktan, Apa Alasan Jokowi Ingin Korporasikan Petani?

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Mitra Bumdes Bersama (MBB) di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Kamis (7/6). MBB Sliyeg merupakan pilot project bagi gabungan ratusan kelompok tani serta ribuan petani dalam satu kecamatan.

"Bismillahirrohmanirrohim pada pagi hari ini saya resmikan dimulainya program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat," ucap Jokowi di Indramayu, Jawa Barat.

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan, petani tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri. Petani dan rakyat harus diorganisir. Sebelumnya memang sudah ada kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani (gapoktan).

Namun, cara kerja petani harus bisa mencontoh korporasi besar sehingga diperlukan adanya organisasi tani yang lebih besar.

"Dalam berkompetisi kelompoknya tidak bisa kecil-kecil seperti gapoktan dan poktan, harus menjadi sebuah kelompok besar seperti yang kita lihat cara cara kerja perusahaan besar atau korporasi harus dalam jumlah yang besar," terangnya.

Disebutkan Jokowi MBB Sliyeg adalah sebuah mitra binaan BUMDes pertama yang akan dipantau selama enam bulan ke depan. Apabila berhasil maka Jokowi meminta MBB bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

"MBB ini akan saya ikuti dan saya lihat selama 6 enam bulan nanti kedepan. Kalau berjalan dengan baik kita akan lakukan di seluruh tanah air ini," terangnya.

Adapun, kepemilikan saham dari model bisnis MBB ini mayoritas 51 persen dimiliki oleh 7 BUMN yaitu BULOG, Danareksa, Pertamina, PTPN, RNI, PIHC dan PPI dan sisanya dimiliki oleh Perkumpulan BUMDes Bersama dan Perkumpulan Gapoktan 49 persen. 

"Meski memiliki saham mayoritas, 80 persen keuntungan akan diserahkan kepada petani sisanya 20 persen untuk BUMN seperti biaya operasional dan lain-lain," terangnya.