Indeks Demokrasi Anjlok, ICW Tepis Pernyataan Elite PDIP

JawaPos.com - Indeks demokrasi Indonesia menurun. Dari data Badan Pusat Statistik pada 2015 indeks demokrasi mendapat angka 72,82 persen. Sedangkan di 2017 menjadi 70,02 persen.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mensinyalir sistem yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu penyebabnya.

Karena banyak penetapan tersangka korupsi kepada calon kepala daerah (cakada) yang akan berkontestasi di pilkada serentak. Sistem seperti itu dinilai mengundang terjadinya konflik.

Arteria menilai seharusnya KPK mau menunda proses hukum terhadap cakada yang terjerat kasus korupsi di luar Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Potensi konflik ini sedang panas. Jangan sampai indeks demokrasi turun, karena ada aksi ini," ujar Arteria di Jalan Salemba Tengah Jakarta Pusat.

Sementara itu Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mengungkapkan bahwa turunnya indeks demokrasi di BPS bukan disebabkan karena proses penegakkan hukum. Sehingga tudingan Arteria dianggap salah kaprah.

Donald menerangkan, turunnya indeks demokrasi disebabkan karena berkurangnya kebebasan sipil, turunnya hak politik dan anjloknya integritas lembaga demokrasi.

Faktor yang paling dominan sendiri dipegang oleh turunnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi dalam hal ini adalah partai politik. Hal itu terjadi sebab demokrasi di dalam partai mulai berkurang.

Indikasinya terlihat dari konflik perbedaan pendapat di internal partai yang berujung pemecatan kader. Selain itu penentuan figur yang akan diusung menjadi pemimpin juga banyak mengedepankan faktor keturunan.

"Faktor yang paling mendowngrade indeks demokrasi karena disitu terjadi demokratisasi di tubuh partai. Beda pendapat dipecat, penentuan siapa yang diusung menjadi kepala di partai juga tidak jelas itu," kata Donald.

"Kesimpulannya apa yang disampaikam oleh Arteria indeks demokrasi turun karena KPK itu berbeda 100 derajat dengan data BPS," pungkasnya.