Rapat Gabungan, Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

JawaPos.com - DPR menyelenggarakan rapat kerja gabungan dengan pemerintah guna membahas mengenai status tenaga kerja honorer, yang selama ini mengeluhnya gaji terlambat dan juga tidak dapat tunjangan hari raya (THR). Wakil Ketua DPR yang juga sebagai pimpinan rapat gabungan, Utut Adianto mengatakan, pemerintah wajib menyelesaikan kasus yang selama ini melanda tenaga kerja honorer.

"Pemerintah akan menyelesaikan status tenaga honorer K-2 yang belum lulus tes sebanyak 438 orang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Utut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menambahkan, pihaknya akan bersama lagi membahas masalah tenaga kerja honorer pada Senin (23/6) lusa.

"Pembahasannya masih penyelesaian tenaga honorer K-2 dan akan mengundang menteri pertanian dan menteri kelautan dan perikatanan dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan," katanya.

‎Sekadar informasi, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama bersama Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI melakukan rapat gabungan.

Agenda rapat gabungan dilaksanakan di ruang rapat Badan Musyawarah, Gedung Nusantara I DPR, Jakarta. Mereka membahas mengenai nasib tenaga kerja honorer yang kurang diperhatikan.